oleh

Abaikan SDM Lokal, Bupati Budiman Protes PT Vale

MALILI, RADARLUWURAYA.com – Kehadiran PT Vale Indonesia Tbk selama beberapa dekade di Kabupaten Luwu Timur dinilai tak memiliki kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah. Bahkan PT Vale dianggap melanggar peraturan perundang undangan oleh sejumlah pihak, salah satunya Bupati Luwu Timur, H Budiman.

Hal itu terungkap dalam surat Bupati Luwu Timur, H Budiman tentang isu stategis pertambangan yang dilayangkan ke Presiden
Direktur PT Vale Tbk pertanggal 4 Juni 2021.

Dalam salah satu poin surat itu, Bupati Luwu Timur secara tegas ingin agar PT Vale Indonesia Tbk melakukan pemberdayaan
terhadap kontraktor dan pengusaha lokal.

Hal itu secara normatif dalam kontrak karya maupun UU Minerba No.4/2009, UU No 40/2007, termasuk UU Minerba No3/2020
tentang Perseroan Terbatas secara tegas, mewajibkan perseroan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengusaha
lokal.

“Mencermati perjalanan PT Vale Indonesia Tbk yang sudah melewati masa lima puluh tahun di Luwu Timur, sejatinya telah dilahirkan
pengusaha-pengusaha lokal yang telah naik kelas menjadi pengusaha Nasional. Hanya saja, terdapat berbagai masalah sehingga
komunikasi antara pengusaha lokal dan pihak perseroan sering dalam situasiyang tidak bersahabat,” jelas Buupati Luwu Timur,
Budiman.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta PT Vale Indonesia Tbk untuk memaparkan peta jalan program pemberdayaan bagi pengusaha
lokal sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat disekitar pertambangan.

Sementara poin lainnya terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilankan Pt Vale Indonesia Tbk. Selama ini mengalami pro dan kontra. Namun secara normatif diakui, PT. Vale Indonesia Tbk telah menjalankan TJSL sesuai standar dan baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

“Hanya saja ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan blueprint TJSL di pemerintah Provinsi dan Pusat telah menempatkan
Kabupaten Luwu Timur sebagai penerima program yang pasif. Olehnya itu kami menginginkan adanya evaluasi menyeluruh mengenai
pelaksanaan TJSL ini sehingga semua tahapannya berlangsung secara inklusif, transparan dan partisipatif dan berpedoman pada tiga
pilar implementasi; People, Profit, Planet dengan strategi tiga kaki yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat,” urai orang nomor satu di
Kabupaten Luwu Timur ini dalam surat itu.

Dalam surat itu juga disinggung keberadaan pemegang saham dalam proporsi penganggaran TJSL. Sumitomo telah menjadi pemegang saham PT. Inco/Vale Indonesia selama lebih dari 50 tahun, akan tetapi kontribusinya di program TJSL tidak dirasakan
maksimal.

“Bantuan pertama dan terakhir dari Sumitomo itu adalah pendirian Sekolah Akademi Teknik Sorowako (ATS). Setelah itu tidak ada
lagi,” jelas Budiman.

Demikian pula dengan MIND ID. pihaknyai menegaskan, selaku pemegang saham 20% sekaligus wakil dari pemerintahan MIND ID seharusnya memerhatikan Kabupaten Luwu Timur.

“Implementasi TJSL hendaknya tidak hanya dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan pemegang sahamnya. Tetapi juga
perusahaan swasta nasional yang telah beroperasi puluhan tahun di wilayah kabupaten Luwu Timur,” pungkas Budiman dalam surat itu.

Untuk itu pihaknya meminta koordinasi dari PT Vale Indonesia Tbk agar memfasilitasi pertemuan dengan semua perusahaan swasta nasionalyang menjadi mitra Perseroan agar berkontribusi terhadap pembangunan daerah. (rlr)

Komentar

News Feed