oleh

Bambang Nilai Jokowi Gagal Selesaikan Masalah Honorer K2

RADARLUWURAYA.com – Pemerintahan Joko Widodo dinilai gagal karena wali kota seluruh Indonesia menolak untuk menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD.

Hal tersebut dikatakan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bambang Riyanto. Ia juga mengatakan, Rekrutmen PPPK yang serba kejar tayang pun dituding jadi alat kampanye politik capres petahana.

“Seharusnya rekrutmen PPPK dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Saya menilai kebijakan yang diambil Pak Jokowi tidak profesional,” Kata Bambang, Kamis (4/4).

Pak Jokowi, lanjut Bambang, dalam mengelolah pemerintahan menggunakan manajemen asal-asalan, tanpa terencana. Sementara sistem penganggaran di sudah jelas.

“Harusnya pusat menganggarkan terlebih dahulu ke APBN pos Dana Alokasi Umum kemudian ditransfer ke daerah. Setelah meneriman dana tersebut, daerah memasukkan ke APBD. (*)

Komentar

News Feed