oleh

DPRD Lutim Terima Empat Ranperda dan KUA PPAS Tahun 2022

MALILI, RADARLUWURAYA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur secara resmi menerima penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jum’at (16/7/2021).

Hal itu setelah dilakukannya penandatangan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Ranperda dan KUA PPAS Tahun 2022 itu diserahkan langsung oleh Bupati Luwu Timur, H. Budiman.

Empat buah Ranperda yang diserahkan masing-masing Ranperda perangkat desa, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, kemudian Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Ranperda terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Bupati Luwu Timur, Budiman mengatakan, terkait Ranperda perangkat desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur staf pembantu harus memiliki kualifikasi yang mumpuni mengingat fungsi Pemerintahan Desa sebagai sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh karena itu, kata Budiman, pengangkatan Perangkat Desa harus dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjaring Perangkat Desa yang berkompeten sesuai Bidang Pemerintahan untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Lanjutnya, terkait Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan adanya penambahan objek baru.

Kemudian terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Budiman menilai, ini bertujuan untuk merubah tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan serta memberikan kemudahan bagi para penyedia sarana dan prasarana telekomunikasi untuk berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Orang nomor satu di Kabupaten Luwu Timur ini mengatakan, hal itu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Penyusunannya kata dia, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJMN, RTRW, dan RPJMD Provinsi Tetangga.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, orang nomor satu di Luwu Timur ini mengatakan, ringkasan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terangkum dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 1.519.484.776.200, kemudian Belanja diproyeksikan sebesar Rp. 1.541.158.665.692 dan proyeksi penerimaan pembiayaan berasal dari rencana SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 26.673.889.492. (hms)

Komentar

News Feed