oleh

Samakan Persepsi soal MPP, DPMPTSP Audiens BPJS Ketenagakerjaan

RADARLUWURAYA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan audiensi dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Kamis, 13 Desember 2018.

Audiensi tersebut bertujuan untuk menyamakan presepsi terkait Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Palopo, Mal Pelayanan Publik adalah sebuah Inovasi baru yang digagas oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo Farid Kasim Judas, SH.,M.Si, sesuai amanat Permenpan RB no 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, hal ini dilakukan guna meningkatkan status pelayanan publik dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan audiensi dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Kamis, 13 Desember 2018.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Palopo ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik dengan mengintegrasikan pelayanan public di daerah dan pelayanan kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

Dalam audiensi tersebut hadir Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Terpadu, Syam Sain yang mewakili Kepala DPMTSP Kota Palopo dan beberapa pejabat struktural DPMPTSP Palopo. Syam Sain mengatakan, MPP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Khususnya Masyarakat Kota Palopo dalam mendapatkan pelayanan.

”Dengan adanya MPP yang di dalamnya terintegrasi dengan pelayanan publik instansi vertikal, salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan, akan menjadikan MPP lebih konfrehensif. Seperti kita ketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai pelindung tenaga kerja terhadap semua jenis usaha yang ada, tenagakerjaanya harus mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.” jelas Syam Sain.

“MPP juga terintegrasi dengan KPP Pratama, Polres, Samsat dan Imigrasi, bahkan didalamnya tergabung dengan BPOM dan bebrapa Instansi Derah lainnya,” tambahnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Hendrayanto menyampaikan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan bergabung dalam MPP tersebut.

Untuk diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Jaminan JKK memberikan manfaat layanan antara lain biaya transportasi dari lokasi kecelakaan kerja ke rumah sakit, pengobatan di PLKK sampai dengan sembuh, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat hingga 56 kali gaji terlapor, santunan kematian akibat kecelakaan kerja hingga 48 kali gaji terlapor dan beasiswa bagi satu orang anak dari peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerjan.

Manfaat Jaminan kematian berupa santunan sebesar Rp24 juta serta beasiswa untuk 1 orang anak sebesar Rp12 juta. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus.

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia, karena itu sebagai lembaga Negara yang menjalankan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berharap semua pekerja yang ada di Kota Palopo dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (advetorial)

Komentar