oleh

Aktivis Anti Korupsi Palopo Ini Serukan #SaveKajariPalopo

RADARLUWURAYA – Pro Kontra soal dugaan intervensi tender oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Adianto, ternyata ditanggapi berbeda oleh Aktivis Anti Korupsi Kota Palopo, Erwin Sandi.

Admin grup facebook Gerakan Rakyat Bongkar Korupsi Kota Palopo (Gerbong Palopo) ini menyebut tudingan yang menerpa Kajari Palopo itu sarat keganjilan. Dia pun merincikan keganjilan tersebut terlihat pada isu intervensi tender dihembuskan pasca penetapan tersangka salah satu kasus korupsi di Palopo yang melibatkan pejabat pemerintah.

BACA JUGA: Demonstran Tuding Kajari Palopo Salah Gunakan Wewenang

“Jika memang ada intervensi yang dilakukan oleh Kajari Palopo, kenapa hal itu baru dimunculkan sekarang pasca pihak kejaksaan menetapkan dua orang pejabat di Palopo sebagai tersangka,” ujar Erwin.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Palopo untuk tetap mengawal kasus ini, dan memberi dukungan kepada pihak Kejaksaan Negeri Palopo untuk membongkar sejumlah kasus korupsi di daerah ini.

“Saya sudah mulai mengampanyekan di sosial media untuk mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Palopo membongkar kasus korupsi yakni dengan tagar #SaveKajariPalopo,” ungkap Erwin.

BACA JUGA: Kajari Intervensi Proses Lelang di ULP ?

Erwin yang juga penggiat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBPJ) pun menantang pihak Kejaksaan Negeri Palopo untuk membongkar dugaan korupsi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palopo.

“Ribut masalah pembangunan rumah dinas Kajari Palopo yang diduga Jatah, pertanyaaan saya adakah proyek yang dilelang oleh ULP Palopo di Portal LPSE Palopo bukan Jatah? Silahkan lihat sendiri di portal LPSE Kota Palopo dan lihat sendiri model mereka melakukan proses lelang. Adakah ‘Kompetisi’ antar rekanan dalam proses lelang yang mereka lakukan selama ini? Jawabnnya adalah tidak ada sama sekali. Kami yang berkecimpung di ‘Blantika’ PBJP sampai kiamat tidak yakin kalau ada proses lelang yang tidak diatur di Kota Palopo,” ungkap Erwin.

Dia bahkan mengaku siap membeberkan data-data kecurangan ULP Palopo jika diminta oleh pihak kejaksaan.

Komentar