oleh

Aktivis Mahasiswa Ini Sebut MUI Keliru Soal Vaksin MR

RADARLUWURAYA.com – Meski Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan Vaksin Measles Rubella (MR) yang memanfaatkan unsur babi didalamnya dibolehkan, sejumlah kalangan masih menganggap hal itu keliru.

Salah satunya diungkapkan aktivis mahasiswa Kota Palopo yang juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, Taufik Mangula. Menurutnya, jika jelas sudah mengandung babi, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan vaksin tersebut.

”Kalau sudah jelas vaksin MR dalam proses produksinya menggunakan bahan yang memanfaatkan unsur Babi, kenapa diperbolehkan.

Karena kami masih yakin, sesuatu yang haram jika dikonsusmsi organ tubuh manusia, hukumnya pasti haram. Saya kira, tindakan yang keliru kalau membolehkan yang haram dikonsumsi.” ucapnya.

Ia mengatakan, jika MUI telah mengeluarkan fatwa membolehkan sesuatu yang haram dikonsumsi, maka menurutnya tugas umat muslim pada khususnya saat ini adalah menilai fatwa MUI tersebut.

”Tugas kita saat ini, khususnya umat muslim adalah menilai apakah memang fatwa itu patut kita ikuti atau tidak. Tapi bagi saya, jangan karna alasan keterpaksaan kemudian mau menghalalkan yang haram.,” tambahnya.

Ia berharap, pemerintah pusat segera menmeukan vaksin baru yang halal yang tidak memanfaatkan unsur babi, seperti vaksin MR yang sudah mulai beredar di masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, jika di Kota Palopo telah dilanjutkan pemberian vaksin MR untuk imunisasi. Itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo karena menganggap vaksin MR dibolehkan, berdasarkan fatwa MUI.

”Kita sudah lanjutkan. Hasil pertemuan kemarin di Provinsi, akan turun tim gabungan termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sosialisasi,” kata dr. Ishak.

Ia mengatakan, untuk jadwal sosialiasi sendiri, untuk Pemkot Palopo sudah intens dilaksanakan akhir-akhir ini. Meski demikian, pemkot juga menunggu sosialiasi dengan tim gabungan yang akan diturunkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

”Kalau kita sudah jalan. Kita tinggal tunggu jadwal sosialisasi dari tim gabungan yang diturunkan provinsi,” katanya. (hadi/yudi)

Komentar