oleh

Aktivis PMII: Kami Tidak Setuju THM Buka Kembali

RADARLUWURAYA.com – Rencana pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Palopo untuk kembali beroperasi, sepertinya tidak akan berjalan mulus.

Sorotan dan penolakan akan dibukanya kembali THM tersebut terus mengalir dari berbagai kalangan. Setelah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak dibukanta THM, kini aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo juga menyatakan sikap menolak.

Fikram Kasim, yang juga Presiden BEM IAIN Palopo mengungkapkan jika pihaknya, secara Pribadi maupun kelembagaan menolak keras dibukanya THM tersebut.

“Kami sangat tidak setuju, dan menolak THM dibuka kembali,” tegasnya.

Ia mengatakan, semua pihak terkait harus mempertimbangkan asas manfaat dan mudarat dari keberadaa THM di Kota Palopo.

“Selama THM ditutup, suasana Palopo jauh lebih kondusif. Tidak ada alasan lagI THM untuk dibiarkan beroperasi kembali,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua HMI Cabang Palopo. taufik Mangula, juga menyampaikan penolakan terkait beroperasinya kembali THM.

Taufik mendukung langkah Pemerintah Kota Palopo membekukan izin THM di kawasan wisata Labombo.

Menurutnya, keberadaan THM dianggap sangat bertentangan dengan dimensi religius dan pendidikan Kota Palopo. Juga dianggap akan menjadi pemicu banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di Kota Idaman Palopo.

“Sebaiknya izin THM dibekukan saja. Karena THM sangat identik dengan praktik traficking, prostitusi, penyalahgunaan narkoba dan bebasnya konsumsi minuman beralkohol,” kata Taufik.

Apalagi, semenjak ditutupnya THM selama kurang lebih 10 bulan menunjukkan trend positif, khususnya terkait angka kriminal di Palopo yang cenderung menurun.

Kepala DPMPTSP Palopo, Farid Kasim Judas yang dimintai tanggapannya menyebutkan, bahwa Walikota melalui DPMPTSP telah membekukan izin THM itu karena memperhatikan surat pemberitahuan dari Polres Palopo terkait penjualan miras tanpa izin yang telah berproses hukum.

“Makanya, kami meninjau regulasi yang ada,” kata FKJ, Senin 27 Agustus 2018.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 300/VIII/2018 Tentang Pembekuan Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kepada sejumlah perusahan THM.

Pembekuan tersebut merujuk kepada Pasal 4 poin 2 Peraturan Walikota (Perwal) yang berbunyi pembekuan izin Tempat Usah dilakukan apabila; pemilik Izin Tempat Usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin usahanya, sementara memberikan keterangan atau data/informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

” Atas dasar ini makanya kami membekukan izinnya,” katanya. FKJ juga berharap agar para pengusaha untuk menaati proses hukum yang ada. Ini demi menjaga stabilitas dan iklim usaha yang ada di kota Palopo. (*)

Komentar