oleh

Ali Mochtar Ngabalin Dilaporkan, Bareskrim Polri Simpulkan Itu Perdata

RADARLUWURAYA.com – Bareskrim Polri tidak bisa ujug-ujug menghentikan kasus Ali Mochtar Ngabalin. Dimana, polisi langsung menyimpulkan pelaporan terhadap Ngabalin adalah perdata bukan pidana.

Pasalnya, klaim Ngabalin sebagai ketua umum DPP Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) yang diduga melakukan manipulasi beberapa dokumen kepengurusan, sama sekali belum pernah diperiksa, dan pihak pelapor juga belum pernah dimintai keterangan.

Kuasa hukum Bakomubin, Pitra Romadoni Nasution mengatakan, seharusnya Bareskrim tidak begitu cepat menyebutkan kasus Ngabalin adalah ranah perdata.

“Nggak bisa langsung diberhentikan, dibilang perdata, kan belum diperiksa, harus sesuai tahapan donk,” ujar Pitra di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Hari ini DPP Bakomubin dan kuasa hukum melaporkan Bareskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Pitra, dengan tiba-tiba menyimpulkan kasus Ngabalin adalah perdata, bisa disimpulkana kasus yang diduga menjerat Tenaga Ahli Staf Utama Kantor Staf Kepresidenan ini adalah permainan politik.

“Jadi dengan adanya tap dari surat Kabareskrim ini sehingga kami menilai hukum itu mati, kan begitu, bahwasanya hukum ini dijadikan sebagai alat politik,” ungkapnya.

Sebelumnya Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) dan kuasa hukum menyayangkan keputusan Bareskrim Polri yang menghentikan kasus Ali Mochtar Ngabalin.

Hal ini terkait klaim Ngabalin sebagai ketua umum DPP Bakomubin yang diduga melakukan manipulasi beberapa dokumen kepengurusan, oleh polisi dinyatakan sebagai kasus perdata bukan pidana.

Kecewa dengan keputusan Bareskrim tersebut, hari ini tim kuasa hukum Bakomubin melaporkan Bareskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kuasa hukum Bakomubin, Pitra Romadoni Nasution mengatakan, pihaknya akan berusaha membawa kasus Ngabalin saat debat Pilpres 2019 kedua pada 17 Februari jika pelaporan di Kompolnas tidak diusut.

“Kami sangat kecewa sekali karena Presiden Jokowi dalam debat capres pertama mengatakan, apabila ada pelanggaran hukum, maka laporkan dan akan saya perintahkan untuk diproses. Nyatanya mana?” ujar Pitra di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Dengan demikian, menurutnya, keputusan polisi menghentikan kasus Tenaga Ahli Staf Utama Kantor Staf Kepresidenan itu sangat bertentangan dengan pernyataan Jokowi saat debat perdana Pilpres pada 17 Januari lalu.

“Ini sangat bertentangan dengan statement Jokowi tadi. Makanya dalam surat itu kami nyatakan akan kami bawa pada debat capres berikutnya, karena tidak terbukti (janji Jokowi),” ungkap Pitra. (RadarLuwuRaya/Rmol)

Komentar