oleh

AMAN Desak Percepatan RUU Masyarakat Adat

PALOPO–RADARLUWURAYA.Com–ADA yang berbeda pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat se-Dunia di Kota Palopo, Sabtu akhir pekan lalu. Pasalnya, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kota Palopo memperingatinya dengan prosesi adat Rampi.

Adalah Pekokkae, sebuah upacara adat masyarakat Rampi, dimana permohonan atau doa masyarakat demi keselamatan negeri, yang ditandai dengan penyerahan seekor ayam jantan dari tokoh masyarakat Rampi kepada Ketua AMAN Tana Luwu, Bata Manurun. Prosesi adat Rampi juga membuktikan bahwa di Indonesia, khususnya Tana Luwu, masih banyak komunitas adat yang hidup dan masih dipertahankan oleh masyarakat lokal dengan berbagai perubahannya.

“Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat se Dunia 2020 turut kami peringati dalam suasana duka yang mendalam dengan hadirnya bencana demi bencana di tanah kami,” ujar Ketua AMAN Tana Luwu, Bata Manurun, usai prosesi acara.

AMAN Tana Luwu, dalam peringatan tersebut mengungkap bahwa, pihaknya terus mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat adat, yang hingga kini masih tertahan dalam daftar Prolegnas. Bukan hanya itu, Ketua AMAN Tana Luwu, Bata Manurung, akan meminta kepada seluruh kepala daerah se Tana Luwu, untuk segera mungkin membentuk peraturan daerah (perda) yang terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat di Tana Luwu.

“Ini penting agar, masyarakat adat yang berada di Tana Luwu bisa terlindungi hak-haknya sebagai pewaris adat dan istiadat dari leluhurnya,” tutur Bata.

Keprihatinan AMAN terutama menyikapi bencana ekologis di beberapa titik di Tana Luwu, mulai banjir di Suli, Larompong, ancaman tanah longsor di Luwu Timur, serta musibah longsor di Battang Barat, dan banjir lumpur di Luwu Utara yang menelan 38 jiwa dan ribuan warga di sedikitnya 6 kecamatan terdampak.

Sekaitan dengan kondisi tersebut, AMAN akan mendesak DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. Selain itu, katanya, pihaknya juga meminta kepada kepala daerah dan DPRD se Tana Luwu segera membahas dan mengesahkan Perda dan Perbup pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terdapat di masing-masing daerah pemerintahannya. “Termasuk membuat kebijakan mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat adat dari bencana,” tegas Bata.

Selain itu, tandas Bata Manurung, bila terdapat izin-izin perkebunan skala besar dan tambang di wilayah-wilayah masyarakat adat diminta kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk segera mencabut izin tersebut. Dan apabila semua hal itu tidak dilaksanakan maka AMAN Tana Luwu menyatakan bahwa Bupati/Walikota dan DPRD se Tana Luwu telah GAGAL melakukan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari warga negara Indonesia,” tandas Bata yang didampingi Abd Rahman Nur, Tokoh Masyarakat Rampi Paulus Sigi, Tomokaka Makawa Amir Guali dan pengurus daerah AMAN se Tana Luwu.

Bentuk Tim

Sementara itu, Bata mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadnya banjir lumpur di Masamba dan sekitarnya. Dalam tim itu, terdiri 10 unsur koalisi bencana alam, di antaranya WALHI, PBHI, Mapala, dan lainnya.

“Fakta yang akan dibuka tim tersebut, merupakan hasil investigasi bukan lagi sekedar opini, tetapi faktual yang terjadi di lokasi, dari berbagai data dan analisis sebelumnya yang kemudian kami telusuri kebenaran berdasarkan temuan fakta otentik yang ada,” ungkap Bata.

Bata juga menegaskan jika investigasi bencana di Luwu Utara tersebut tidak terkait event politik yang sedang terjadi saat ini. “Kami tegaskan AMAN Tana Luwu independen dan tidak terkait politik dukung mendukung di Pilkada, sampai hari ini, AMAN Tana Luwu hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan sikap apapun terkait dukungan di Pilkada manapun, baik Lutra maupun Lutim,” tandasnya di Rumah AMAN Tana Luwu Jalan Batara Lattu 92A, Wara Utara, Palopo. (rlr)

Komentar