oleh

B20 Dongkrak Harga TBS Kelapa Sawit

Penerapan biodiesel 20% (B20) di semua sektor resmi berlaku sejak 1 September 2018. Kebijakan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit itu dinilai dapat menguntungkan petani serta pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono mengatakan, B20 tentu meningkatkan konsumsi crude palm oil (CPO) dalam negeri. Dengan ini, menurutnya jelas dapat mendongkrak nilai jual harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

“Penerapan B20 juga dapat meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri sehingga dapat mendorong harga TBS di tingkat petani,” ujar Mukti kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Minggu (7/10).

Mukti menambahkan, B20 tidak hanya menguntungkan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Namun, pemerintah juga untung lewat pengurangan devisa impor minyak bumi.

“Selain itu untuk mengurangi devisa impor minyak bumi,” paparnya.

Kendati demikian, lantaran baru satu bulan diterapkan, Mukti memandang keuntungan kebijakan B20 belum terlihat. Sebab, rata-rata harga TBS inti sawit saat ini masih berkisar di angka Rp4.831 per kilogram.

“Untuk itu tampaknya kebijakan tersebut saat ini belum mampu mendongkrak harga TBS petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat evaluasi penerapan biodiesel 20% (B20) di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Ali Wardhana, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Darmin memanggil Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Ditemui seusai pertemuan, Airlangga mengatakan rapat membahas soal implementasi B20 yang telah bergulir selama sebulan belakangan ini. Pembahasan lebih mengarah pada sektor operasional penerapan B20.

“Ini kan laporan terkait implementasi dari B20. Tentu ini urusannya logistik saja dari perusahaan bahan bakar maupun bahan bakar nabati juga termasuk operasionalisasinya, kesiapan kapal, dan lain-lain,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, sejauh ini belum ada keluhan dari agen tunggal pemegang merek terhadap penerapan B20. Dirinya menilai hal ini menandakan tidak ada kendala dalam penerapan B20.

“Tidak ada, tidak ada keluhan,” ucapnya singkat.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak memiliki target dalam penerapan B20. Selama pemerintah dapat menjamin suplai B20, dirinya mengaku tidak ada masalah.

“Kalau industri kan pengguna, yang penting barangnya ada,” imbuh Airlangga.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, sejauh ini belum ada target penggunaan B20. Mekanisme pengendalian masalah operasional menjadi prioritas utama dalam rapat.

“Belum diputuskan, masih bicara mekanisme saja. Karena lebih banyak mencari solusi kendala operasional,” ungkap Rida.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami menjelaskan, belum ditemukan adanya masalah selama penerapan B20 pada sektor perkebunan kepala sawit. Dono menambahkan, capaian realisasi sejak penerapan B20 berlaku serentak pada 1 September 2018 lalu telah sesuai dengan target.

“Tidak ada (masalah). Sebenarnya kan (B20) sudah jalan selama 2,5 tahun untuk PSO. Jadi tidak ada masalah. Realisasinya sesuai, sesuai target,” ujar Dono.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan mandatori B20 pada 1 September 2018. Sebagai informasi, mandatori B20 merupakan penerapan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebanyak 20%, atau yang disebut Biodiesel 20%.

Penerapan mandatori B20 yakni sebagai upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Komentar