oleh

Bantah Pengawasan Proyek Irigasi Kalaena Lemah, TP4D Sulsel Malah Singgung Soal Teknis

RADARLUWURAYA.com – Pengawasan TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) dipertanyakan, bahkan dinilai lemah oleh sejumlah pihak. Sorotan itu datang dari ACC Sulawesi, termasuk masyarakat di Luwu Timur.

Hal itu terkait pengawasan TP4D Kejati Sulsel terhadap Proyek rehalibitasi pengairan jaringan induk irigasi Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang dikerjakan oleh Kontraktor dari PT. Herba Sari dengan anggaran Rp31.867.911.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara TP4D Kejati Sulsel sendiri tak mengakui tudingan bahwa pengawasan yang dilakukan pihaknya lemah. Bahkan menolak penilaian yang cenderung abai terhadap persoalan yang terjadi terhadap proyek tersebut.

“Pasca kejadian sebagaimana yang diberitakan. TP4D bereaksi dan melakukan kajian lapangan, termasuk melakukan klarifikasi dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin, dalam jumpa pers, Rabu (20/2) di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Setelah diklarifikasi kata dia, ditemukan bahwa ada fakta-fakta yang menjelaskan kenapa terjadi kerusakan pada irigasi Kalaena Luwu Timur dengan kondisi yang demikian.

BACA JUGA: Diawasi TP4D Kejati Sulsel Proyek Ini Amblas, Ada Apa?

Fakta pertama disebutkannya bahwa, jadwal tanam pada daerah irigasi Kalaena, bakal dilakukan secara serempak oleh masyarakat.

“Sehingga petani di bagian saluran induk Kalaena menuntut pembukaan pintu yang lebih besar agar air lebih cepat sampai ke Petani,” bebernya.

Kemudian, saluran induk yang baru proyek Irigasi Kalaena akan dilanjutkan pembangunannya di Tahun Anggaran 2019.

“Karna pembukaan tadi itu, daya tampung saluran air yang mengalami perubahan. Ada perlambatan pengaliran, dan memang daya tampungnya pada siponlopy. Jadi ada keterbatasan daya tampung pada siponlopy istilahnya,”katanya.

Kerusakan itu terjadi kata dia akibat adanya over capasitas pada permukaan air. Sehingga tanggul tergerus dan pasangan amblas.

“Karna bagian tanah pada tanggul saluran kurang stabil dan berpasir sehingga mudah bergerak jika pengairan melebihi TOP pasangan,” katanya.

Hal Itu disebutnya merupakan hasil analisa teknis terkait masalah tersebut. “Inikan masa pemeliharaan masih berjalan. Jadi masa kontrak dalam hal pemeliharaan masih berlaku,” imbuh Salahuddin..

Untuk itu, pihak pelaksana pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap sejumlah kerusakan-kerusakan akibat kondisi yang dijelaskan secara teknis tersebut.

Dibeberkannya, bahwa kedepannya akan dilakukan pembongkaran, perbaikan maupun penimbunan tanggul untuk memperbaiki kerusakan irigasi tersebut.

“Nah, namun saat ini belum bisa dilakukan. Karena debet air disana masih cukup tinggi,” jelasnya

Disebutkannya, dari analisa yang sudah dibuat itu. Ada peluang dilakukannya perbaikan, namun baru bisa dilakukan pada awal bulan mei 2019 mendatang

“Itupun sudah ada pernyataan terlampir dalam kertas bermaterai oleh pihak pelaksana kegiatan,” katanya.

Selain itu, TP4D Sulsel mengakui andanya fakta bahwa kualitas dari pada stuktur atau bangunan-bangunan yang ada pada proyek irigasi tersebut menyalahi aturan.

“Maka dari itu, mau tidak mau, suka tidak suka wajib dilakukan justicia didalamnya,” katanya.

TP4D juga mengakui tugasnya yakni melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, Namun kenyataannya dilapanga bertolak belakang.

Kenyataan itu dapat dilihat pada proyek irigasi kalaena yang baru saja rampung, namun bermasalah diduga karena disebabkan dari kurangnya pengawasan TP4D Sulsel.

“Posisi TP4D dalam rangka memberikan pengawalan terhadap kajian hukumnya, bukan kajian teknisnya,” pungkas Salahudin. (*)

Komentar