oleh

Begini Kronologi Pembangunan Rumah Dinas Kejari Palopo Versi Pemerintah

RADARLUWURAYA — Pemerintah Kota Palopo mengklarifikasi terkait isu “minta jatah” proyek yang menerpa Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Adianto.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hamsyari mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas oleh Pemerintah Kota Palopo merupakan respon dari proposal Kejaksaan Negeri Palopo terkait pembangunan rumah dinas ditahun anggaran 2018.

“Atas proposal itu, kami merespon baik permintaan pembangunan rumah jabatan Kajari di Palopo,” ujar Hamsyari.

Proposal itu, kemudian ditindak lanjuti dengan penganggaran pada APBD Kota Palopo tahun 2018 dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Korupsi, Mantan Kadis PU Palopo Ditahan

Senada dengan itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palopo, Antonius Dengen membenarkan jika alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar itu merupakan tindak lanjut dari proposal Kejaksaan Negeri Palopo untuk pembangunan rumah dinas Kajari Palopo.

Dia pun membenarkan jika proyek ini sempat dilakukan pembatalan lelang karena terjadinya perubahan desain. “Jadi tidak benar pembatalan lelang sebelumnya disebabkan karena adanya intervensi dari pihak manapun, murni karena adanya perubahan pada desain proyek,” ujar Antonius.

Menurutnya, pembatalan tersebut dilakukan sebelum adanya pemenangan tender proyek. “Tidak ada intervensi dalam proses pemenagan tender, murni sesusi dengan mekanisme pelelangan dilaksanakanlah unit pengadaan pengadaan (ULP),” tegasnya.

Sesuai website LPSE Kota Palopo, proyek ini kembali mulai dibuka penawaran lelangnya pada 13 April 2018 lalu, dengan nilai PAGU proyek sebesar Rp1,2 Miliar. Tender ini sudah selesai proses lelangnya dengan pemenang tender adalah CV HESMAN JAYA.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo menggelar konfrensi pres menanggapi soal adanya tudingan dirinya kerap meminta ‘Jatah’ proyek di sejumlah dinas di Kota Palopo. Bahkan proyek pembangunan rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Palopo yang sedang berjalan, disebut-sebut menjadi salah satu jatah Adianto.

BACA JUGA: Beredar Isu Minta ‘Jatah’ di Dinas, Ini Kata Kajari

Dia membantah jika dirinya pernah meminta jatah proyek ke Dinas-dinas yang ada di Kota Palopo. Ia mengatakan isu yang beredar itu dihembuskan oleh orang-orang yang sedang terlibat dalam proses hukum di Kejaksaan Palopo.

“Tanya saja ke PUPR, apakah PUPR itu pernah menyerahkan ke saya (proyek). Soal Rumah Dinas Kepala Kejaksaan, itu tidak ada urusan dengan saya. Tanya saja sama ULP-nya,” kata Adianto. (Jhon)

Komentar