oleh

Bukan Hanya Luteng, Provinsi Kepton Juga Tunggu Moratorium Dicabut

RADARLUWURAYA – Pencabutan moratorium pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat tidak hanya diharapkan oleh masyarakat Tana Luwu. Sejumlah calon DOB juga mengidamkan pencabutan moratorium itu.

Jika moratorium itu dicabut, bisa dipastikan sejumlah daerah secara otomatis akan mekar dari derah induknya. Kepulauan Buton (Kepton) misalnya, dipastikan memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) jika pemerintah pusat berbaik hati, segera mencabut moratorium itu.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI, Umar Arsal. Meski duduk di Komisi IV, tapi Umar Arsal juga duduk sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg). Untuk pembahasan pemekaran Provinsi Kepton sudah sampai pada tahap pembahasan di Baleg.

BACA JUGA: Teriak Mekarkan Luwu Tengah di Muktamar IPM XXI, Tiga Mahasiswa Palopo Diamankan

Jika moratorium dicabut, Pemekaran Kepton langsung di dorong. Apalagi, kata Umar Arsal, memang sejauh ini ada banyak Undang-Undang (UU) yang masuk dalam skala prioritas di 2019, termasuk di dalamnya pembahasan Pemekaran Kepton. Ia pun meyakini, jika kran moratorium dibuka, maka pada 2019 Pemekaran Kepton masuk kembali dalam pembahasan.

“Kepulauan Buton kita dorong. Posisi sudah masuk di prioritas 2019. Tinggal pemerintah mencabut moratorium, langsung jalan. Memang karena banyak UU yang prioritas, tapi saya yakin di 2019 sudah bisa kita mulai,” tegas Umar Arsal usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) di Wisma Tenang Kemendagri, Kota Bogor, kemarin.

Untuk persoalan persyaratan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Provinsi Kepton sudah memenuhi syarat secara keseluruhan. Dokumen-dokumen penunjang juga sudah disiapkan. “Persyaratan sudah memenuhi syarat semua. Seperti syarat dasar untuk pembentukan provinsi harus mencakup 5 kabupaten/kota dan itu kita sudah miliki semua. Malahan di Kepton ada 6 daerah yang bergabung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Umar Arsal membeberkan alasan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut? Salah satu alasannya adalah karena pemerintah belum memiliki cukup dana untuk membiayai daerah-daerah otonom baru nantinya. Terlebih lagi, dana yang harus dikucurkan setiap tahunnya bisa mencapai ratusan miliar untuk satu daerah otonom baru.

BACA JUGA : Peringati Tragedi Walmas Berdarah, Imwal Tolak Luteng Jadi Jualan Politik

Meski demikian, Umar Arsal mengaku dirinya bersama anggota DPR lainnya, khususnya yang berasal dari Dapil Sultra akan terus mendorong pemerintah untuk bisa segera mencabut moratorium pemekaran. Jika moratorium dibuka, maka Provinsi Kepton paling awal diperjuangkan untuk bisa mekar.

“Ini masalahnya hanya karena pemerintah belum cukup dana. Tapi DPR mendesak untuk pemekaran skala prioritas. Kalau pemekaran Kepton kita masuk skala prioritas. Saya dan Pak Amirul, Pak Ridwan Bae dan yang lainnya semua berjuang di dalam. Begitu juga dengan teman-teman di DPD. Kita dorong supaya provinsi ini begitu dibuka moratorium, Sultra langsung diproses lebih awal,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di setiap kesempatan selalu menegaskan pemekaran daerah masih dalam proses moratorium. Berdasarkan catatan Kemendagri, saat ini masih ada 314 pengajuan pemekaran daerah yang menumpuk di meja Dirjen Otonomi Daerah. Baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota. Banyaknya pengajuan pemekaran membuat Pemerintah juga tidak mungkin menyicil dalam mengabulkan permintaan itu, karena bisa menimbulkan rasa cemburu.

Tjahjo mengatakan, memang proses pemekaran merupakan hak konstitusional masyarakat di daerah. Sepanjang untuk mempercepat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tentu boleh. Tapi jika harus mengakomodir 314 tentu tidak dimungkinkan. Karena jika itu dilakukan, bisa menimbulkan rasa cemburu. Makanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

BACA JUGA : Blokade Jalan, Mahasiswa Desak Jokowi Cabut Moratotium DOB

Justru, dengan proses pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun di daerah. Maka bisa jadi pemekaran tak perlu dilakukan. Tjahjo juga mengingatkan, untuk membangun Daerah Otonom Baru (DOB) bukan sesuatu yang mudah. Di Maybrat, Papua Barat misalnya. Selama 12 tahun berdiri, penentuan ibu kota kabupaten tidak kunjung selesai. Setelah Kemendagri memaksa menggunakan cara adat, akhirnya persoalan bisa selesai.

Belum lagi persoalan sebaran sumber daya manusia (SDM). Tidak hanya aparatur sipil Negara (ASN), namun juga hukum, keamanan hingga pertahanan. Ada Dandim dan Kapolres yang memimpin beberapa kabupaten sekaligus. Ada pula yang kejaksaan negerinya memliki staf yang minim, bahkan bisa dihitung jari. Persiapan membuat DOB butuh waktu tiga tahun setelah dinyatakan disetujui.

Dari sisi anggaran juga sangat menjadi pertimbangan. Dalam setahun, butuh setidaknya Rp 300 miliar. Anggaran itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk memulai roda pemerintahan yang baru. Sehingga muncul pertanyaan, apakah daerah induk mau menyisihkan anggaran sebesar itu? Termasuk masih banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Olehnya itu, Tjahjo menyarankan ketimbang memaksakan pemekaran, lebih baik mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini. Salah satunya, lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

BACA JUGA : Bentuk FORMAT Luteng, Mahasiswa Desak Cabut Moratorium DOB

“Maju tidaknya DOB, tidak bergantung pada melimpahnya sumber daya alam. SDM juga penting. Yang penting kepala daerah berani melakukan inovasi, membagun sinergi, dan fokus programnya, kata Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Inovasi itulah yang menurut Tjahjo belum tampak di kebanyakan DOB. Sebagai gambaran, ketika ada penghargaan untuk daerah, juaranya selalu daerah yang itu-itu saja. Seharusnya, setiap daerah termasuk DOB punya minimal satu inovasi. Karena itulah dalam membuat program harus fokus. Yang jelas, Kemendagri tidak bisa memastikan kapan moratorium pemekaran daerah dicabut sehingga bisa muncul lagi DOB.

“Tidak ada pemekaran sampai pilpres selesai,” tambahnya. (fin)

Komentar