oleh

Butuh Revisi, UU Korupsi Belum Berstandar Internasional

RADARLUWURAYA – Undang-Undang Antikorupsi Nomor 31 Tahun 1999 dinilai belum memenuhi standar yang direkomendasikan United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

“Undang-Undang Antikorupsi kita masih ada gap (jarak) dibandingkan saran dalam UNCAC,” kata Ketua KPK Agus Raharjo seperti dikutip dari laman Fajar Indonesia Network.

UU tersebut, hingga saat ini belum menyentuh korupsi di beberapa sektor, seperti trading in influence (perdagangan pengaruh), “asset recovery” dalam upaya penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian, dan pemeliharaan aset.

BACA JUGA : Wadek FH Unanda : Korupsi Lebih Kejam dari Terorisme

“Komponen itu segera harus masuk kepada undang-undang kita yang belum sempurna untuk memenuhi harapan masyarakat,” katanya.

Agus mengatakan KPK telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai.

“Saya pernah menggulirkan itu. Ssebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif, ada perpu untuk tambal UU kita supaya ideal,” katanya.

BACA JUGA : Mahasiswa Minta Kejagung Evaluasi Pejabatnya di Palopo

Menurut Agus, usulan perpu tersebut merupakan alternatif jika pemerintah dan dewan tidak bisa mengeluarkan revisi Undang-undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, sebelum pergantian pemerintahan pada tahun 2019.

Agus menjelaskan bahwa perpu tersebut merupakan salah satu langkah KPK dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diterapkan oleh Indonesia.(*/fin)

Komentar