oleh

Caleg Wajib Lapor LHKPN, Kalau Tidak…

RADARLUWURAYA.com – Seluruh caleg DPR, DPRD tingkat I dan II diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila hal itu tidak dilakukan, maka pelantikannya akan ditunda.

“KPU tetap menunggu caleg menyerahkan LHKPN, kalau tidak menyerahkan maka ditunda pelantikannya,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1).

Menurut Pramono, pelaporan LHKPN ini batas waktunya tujuh hari sebelum dilantik oleh Mahkamah Agung (MA). Pramono menilai pelaporan LHKPN ini masih sangat rendah dilakukan oleh caleg saat terpilih menjadi anggota dewan. Sehingga KPU membuat aturan seperti itu.”Karena selama ini tingkat ketaatan wakil rakyat setelah terpilih rendah sekali.

Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan, merujuk aturan itu sudah ada dalam Peraturan KPU (PKPU) Pasal 37 PKPU Nomor 20/2018. Sehingga semua yang dilakukan oleh KPU rujukannya adalah aturan dan perundang-undangan yang ada.

“Makanya dibuat mekanisme seperti itu. Jangan sampai setelah terpilih (baru melaporkan LHKPN),” pungkasnya.

Adapun ‎aturan LHKPN bagi caleg ini tertuan dalam dalam Pasal 37 PKPU Nomor 20/2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur,” demikian bunyi Pasal 37 ayat 3 PKPU 20/2018. (RadarLuwuRaya/Jpnn)

Komentar