oleh

Dana Desa 2019 Makin Rawan Dikorupsi !

RADARLUWURAYA – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp826 triliun. Dana tersebut sudah termasuk alokasi dana kelurahan sebesar Rp3 triliun yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Alokasi anggaran dana desa sendiri meningkat kurang lebih Rp73 triliun. Terhitung sejak 2015 hingga 2018 total alokasi anggaran untuk dana desa mencapai Rp187 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.

Hanya saja, di lapangan penyerapan dana desa tersebut rawan dikorupsi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp40,6 miliar.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus menyarankan, penyaluran anggaran dana desa 2019 sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Ini karena ditemukan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan elit-elit daerah (lurah, camat, kepala desa) pada tahun ini. Hal itu harus menjadi bahan pembelajaran yang patut dikoreksi.

BACA JUGA : Meningkat, Korupsi Dana Desa Capai 181 Kasus

“Sebelum dilakukan pemberian dana desa untuk tahun 2019, harus dilakukan evaluasi dahulu. Jangan sampai nanti ada anggapan hanya karena ada momen mau Pilpres 2019, lalu arahnya lebih ditekankan kepada memberi para elit-elit desa untuk memenangkan salah satu paslon,” katanya seperti dikutip dari laman Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (05/12/18).

Dia juga menilai, program dana desa sejauh ini masih belum menyejahterakan masyarakat. Terlebih, praktik-praktik yang dijalankan tidak tepat sasaran. Secara pelaporan pembukuannya pun dinilai kurang transparan. Untuk itu, kata dia, pemerintah jangan terlalu terburu-buru dalam menggelontorkan anggaran dana desa tersebut.

“Dana desa yang selama ini mengucur melalui APBN, hanya menyejahterakan elitnya saja, tetapi tidak pada masyarakatnya. Memang ini persoalan yang menurut saya harus dievaluasi dulu. Selama ini pelaksana dana desa kurang transparan, apakah tepat sasaran atau tidak kan enggak tahu?. Kemudian memunculkan efek domino artinya penyimpangan, mal administrasi atau korupsi,” tutur dia.

“Kalau program dana desa berhasil baik, tidak mungkin jumlah urbanisasi di daerah menurun, tapi faktanya orang-orang desa masih banyak yang pergi kota. Artinya kan di daerahnya dana desa tidak menyentuh kepada mereka,” tambah dia.

BACA JUGA : Husler : Diperlukan Inovasi dan Kreativitas Dalam Membangun Desa

Menyoal segi pengawasan, dia mengusulkan agar lebih banyak melibatkan stakeholder dan pembimbingan kepada perangkat desa yang bersifat keberlanjutan terus-menerus. Sebab, selama ini laporan yang dibuat para penanggungjawab dana desa masih banyak yang tidak paham.

“Selama ini kan mereka hanya melibatkan Dandim dan Polsek, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga. Menurut saya harus melibatkan perguruan tinggi termasuk juga LSM. kemudian pengawasan yang lain, memberikan pemberdayaan kepada camat untuk bisa memiliki kewenangan secara praktiknya. Bagaimana cara membuat laporan keuangan, jangan sampai mereka pada terjebak pada penyimpangan dana desa,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa (Kemendes), Anwar Sanusi mengatakan, untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran dana desa di tingkat kepala desa, pertama pihaknya bekerjasama dengan beberapa instasi hukum seperti, kejaksaan dan kepolisian. Dia juga menegaskan pada tahun 2019, mewajibkan seluruh desa menyampaikan informasi dana desa secara terbuka.

“Begini, di kita kan ada yang namanya sekretaris bersama (Sekber) dengan kejaksaan, kepolisian, Kemendagri dan Kemendes. Dengan Sekber tersebut, kami sudah mengindetifikasi berapa puluh yang sudah masuk ke peradilan, dan berapa puluh laporan-laporan dan kami sudah siapkan beberapa peringatan,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

BACA JUGA : Kemendes Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa di Lutra

Kemudian yang kedua, sebagai wujud koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, pihaknya ingin bersama-sama mengawal dan mengawasi program tersebut. Akan tetapi, jangan sampai menimbulkan ketakutan di kalangan kepala desa. Dia juga akan menerjunkan satgas desa ke lapangan untuk memonitor sekaligus melakukan audit.

“Memang banyaklah, misalkan 1% yang nyeleweng itu kan sudah 750 kepala desa. Nah ini saja sudah menjadi masalah. Tapi jangan sampai, 1% ini menghancurkan yang 99% kan. Kita juga punya satgas dana desa yang melacak melakukan semacam audit turun ke desa-desa, ke lapangan untuk memonitor berdasarkan aduan dari masyarakat, karena aduan dari masyarakat cukup banyak yang masuk ke kita. Setelah diverifikasi dicek ke lapangan, apakah sesuai dengan yang diadukan. Ya ini yang harus kita kawal,” pungkasnya. (*/fin)

Komentar