oleh

Dana Kelurahan Jangan Dikaitkan dengan Pilpres

RADARLUWURAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran terkait dengan rencana pemberian Dana Kelurahan mulai tahun depan menjadi sorotan. Padahal, menurutnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Alasannya, dana kelurahan yang akan dialokasikan tersebut untuk rakyat, untuk memperbaiki jalan di kampung, memperbaiki selokan yang ada di kampung-kampung.

Jokowi mengatakan, pemberian dana kelurahan merupakan komitmen pemerintah untuk dinikmati oleh masyarakat. Jokowi menjelaskan, selama ini pemerintah hanya memberikan Dana Desa di kabupaten-kabupaten. Kalau Dana Kelurahan akan diberikan untuk kota karena ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia.

“Oleh sebab itu, bukan hanya di desa saja yang perlu Dana Desa, tapi kelurahan juga diperlukan untuk memperbaiki selokan, untuk memperbaiki jalan di kampung-kampung,” tegas Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 5.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, kemarin.

BACA JUGA : Kartu Ujian Tes CPNS Luwu Timur Diambil Langsung di Kantor BKPSDM

Jokowi mengingatkan, masalah Dana Kelurahan jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Padahal, kehidupan ini tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada. “Sedikit-dikit dihubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini. Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat, hati-hati saya titip ini hati-hati, hati-hati, hati-hati,” tuturnya.

Menurut Jokowi, banyak politikus yang baik-baik. Tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. Karena itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk menyaring, memfilter mana yang benar mana yang enggak bener, mana yang betul mana yang tidak betul.

“Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik sehingga jangan sampai kita ini dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita,” tegas Jokowi.

BACA JUGA : Ini Lima Titik Lokasi Tes SKD CPNS 2018 di Sulawesi Selatan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa adanya dana kelurahan itu merupakan aspirasi murni dari para lurah, camat, asosiasi wali kota dan bupati didaerah. Memang, kelurahan juga sudah mendapat jatah dari APBD, namun jumlahnya sangat terbatas.

Alokasi dana kelurahan juga nantinya bukan berasal dari dana desa. Tapi, dana kelurahan yang dialokasikan bersumber dari APBN dan sudah ada manajemen tata kelola yang tidak tercampur dengan dana desa.

“Kemampuan keuangan Pemda untuk membiaya pembangunan kelurahan sangat terbatas. Hal tersebut tercermin dari aspirasi para lurah, camat, asosisasi walikota dan bupati. Jadi, bukan berasal dana desa. Tapi bersumber dari APBN. Dana desa sendiri, sudah ada manajemen tata kelolanya dan tidak tercampur dengan dana desa.” kata Tjahjo.

BACA JUGA : Triwulan III 2018, PT Vale Catat Laba Bersih 55,2 Juta Dollar AS

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menambahkan, berdasarkan catatan Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, setidaknya jumlah kelurahan yang tersebar sebanyak 8.485 kelurahan. Apakah semua mendapat jatah dana keluarahan? Bahtiar mengatakan pemberian dana kelurahan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ada skala prioritas yang diberlakukan.

“Apakah semua kelurahan dapat? Tentu nanti ada formulanya terkait kapasitas fiskal, ketertinggalan, kondisi infrastuktur pelayanan dasar, yang masih berkarakter pedesaan, tingkat kemiskinan, terpencil dan lainnya,” urai Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (24/10).

BACA JUGA : Waspada Diabetes, Ini Tanda-tandanya…

Namun, untuk hal-hal teknis, Bahtiar menjelaskan saat ini masih dalam pembahasan oleh tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendagri. Ia mencontohkan misalkan untuk kelurahan yang ada di DKI Jakarta yang sudah mendapat alokasi yang cukup dari APBD maka belum menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi dana kelurahan.

“Semua variabel dan indikator sedang disusun. Yang pemerintah sudah berpengalaman menjalankan model program-program seperti ini. Tinggal disesuaikan locus dan fokusnya program ini adalah di wilayah kelurahan. Prinsip lurah sama saja dengan kepala daerah. Mereka adalah penyelenggara negara dibawah camat yang lansung memberikan pelayanan masyarakat. Merekalah yang paling tahu kondisi riil dimasyarakat. Dan yang mereka suarakan adalah aspirasi murni dari masyarakat,” tuturnya. (*/fin)

Komentar