oleh

Demonstran Tuding Kajari Palopo Salah Gunakan Wewenang

Puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Kota Palopo melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Palopo, dan Kantor Kejaksaan Negeri Palopo, Kamis (18/10/18) siang tadi.

Dalam aksinya, demonstran menuntut untuk menangkap dan mengadili oknum jaksa nakal di Kota Palopo. Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat dan Pemuda Kota Palopo, Sumardi mengatakan pihaknya menduga adanya tindakan jaksa di Kota Palopo yang memanfaatkan kasus korupsi sebagai alat mengintervensi pelaksanaan proyek di Kota Palopo dan melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang diperkarakan dalam kasus korupsi.

BACA JUGA: Kajari Intervensi Proses Lelang di ULP ?

“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum lainnya, untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan tender rumah dinas Kajari Palopo, dan memproses hukum oknum jaksa yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemerasan,” ujar Sumardi.

Selain itu, mereka menuntut Kejaksaan Agung untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Adianto.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih terkonsentrasi di sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Palopo, dimana sebelumnya mereka menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Palopo.

Adianto Bantah Lakukan Intervensi

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Adianto membantah jika dirinya melakukan intervensi terhadap proyek pembangunan rumah dinas Kajari Palopo. Menurutnya, dirinya hanya berharap agar proyek tersebut dikoordinasikan dengan pihak Kejari Palopo terlebih dahulu sebelum dilakukan tender.

”Inilah saya marah karena Pemkot tidak pernah koordinasi. Padahal saya yang punya lahan dan rumah. Intinya lelang tidak ada intervensi karena itu bukan wewenang saya,” kata Adianto.

BACA JUGA: Soal Isu ‘Jatah’ di Dinas, Kajari Palopo akan Dilaporkan ke Kejagung

Untuk diketahui, kasus intervensi proyek ini terkuak menyusul pernyataan Adianto kepada sejumlah awak media yang mengungkit soal dugaan minta ‘jatah’ di sejumlah Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo. Termasuk soal kasus Rumah Dinas Kajari yang disebut-sebut ditentukan oleh Kajari. (Jhon)

Komentar