oleh

Dinilai Langgar Perintah Presiden, Pemuda Desak Kejati Sultra Copot Kajari Kolut

RADARLUWURAYA.com – Sejumlah pemuda di Kabupaten Kolaka Utara menamakan dirinya Komunitas Kolut Wach gelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara, Selasa (22/1/2019)

Massa Komunitas Kolut Wach menunutut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencopot Kepala Kejaksaan Negiri (Kajari) Kolut, Andi Fahruddin SH.

Koordinator Lapangan (Korlap), Ahmad Yarif menilai, Kajari kolut telah melanggar poin ke-5 dari delapan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk jajaran Kejaksaan dan Polri.

Untuk itu, Ahmad Yarif meminta kepada Kejati Sultra untuk menindaklanjuti persoalan ini. Karena menurutnya, Kajari Kolut telah berlebihan mengekspose ke media massa terkait dugaan mark up sebanyak 70 pengadaan tenda yang ada di Kabupaten Kolut.

Sehingga hal ini dinilai, melanggar perintah presiden pada poin ke-5. Untuk itu kata dia, Kajari Kolut harus dicopot dari jabatannya.

“Copot Kajari Kolut,” teriak Ahmad Yarif dalam orasinya.

Berikut delapan perintah Presiden Joko Widodo untuk jajaran Polri dan Kejaksaan:

1. Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
2. Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan. 3. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
4. Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
5. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
6. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
7. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).
8. Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot. (*)

Komentar