oleh

DPR Aceh Berguru Perda Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak ke DPRD Sulsel

RADARLUWURAYA.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan ke DPRD Sulsel, Kamis (30/8). Mereka datang berguru tentang Perda Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak. Para legislator DPRA meminta masukan, sebelum penyelesaian Qanun atau Peraturan daerah (Perda) Provinsi Aceh.

Ketua rombongan komisi 6 DPRA Provinsi Aceh, Adam Mukhlis Arifin menyebutkan saat ini kekerasan anak dan perempuan di Aceh selalu meningkat. Sehingga sangat perlu dibuatkan Qanun atau Perda, agar kedepan kekerasan terhadap anak dan perempuan menurun.

BACA JUGA : Studi Tiru Internasional, Husler Bertemu Duta Besar Indonesia di Belanda

Bahkan saat ini, menurut Adam, pihaknya telah mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki Perda penanganan kekerasan anak dan perempuan. Termasuk di Sulawesi Selatan Perda yang dimiliki sudah sangat lama.

”Tindak kekerasan di Aceh terhadap perempuan dan anak meningkat drastis, sehingga perlu dibuatkan Perda. Dan informasi yang kami dapat, jika Sulsel telah membuat Qanun (Perda),” kata Politisi dari partai Aceh ini, sembari menambahkan jika soal pembiayaan menjadi kendala, khususnya dalam pelaksanaan visum jika ada kekerasan terhadap anak dan perempuan.

BACA JUGA : Rajab Sumbang Darah ke UTD Sulsel

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E, DPRD Sulsel, M Rajab menyebutkan bahwa Sulsel adalah salah satu Provinsi yang sudah memiliki perda pemberdayaan perempuan dan anak. Dan pihak eksekutif sudah melaksanakan perintah perda tersebut.

”Kekerasan perempuan dan anak menjadi penyakit kronis dihadapan masyarkat, sehingga pemerintah harus mengambil langkah untuk mencegah dan menurunkan terjadinya kekerasan perempuan dan anak,” kata M Rajab.

BACA JUGA : Masih Ada Caleg Bandel di Luwu Utara, Ini Kata Bawaslu…

Dirinya menyebutkan untuk Sulsel, saat ini lebih fokus terhadap pencegahan agar tidak terjadi kekerasan kepada anak dan perempuan.

”Program pencegahan dan pendampingan ini sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan cara melakukan sosialisasi bahaya kekerasan,” jelasnya. (*)

Komentar