oleh

FKJ Kerap Dihantam Berita Miring, Media dan Wartawan Segera Diseret Ke Ranah Hukum

RADARLUWURAYA.com – Pemberitaan yang kerap kali menyudutkan Kepala Dinas DPNPTSP Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ) di media online Berita News mendapat tanggapan serius.

Pasalnya, media itu dinilai sangat tendensius didalam memuat pemberitaan soal keterlibatan FKJ dalam dugaan korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Selain itu, media tersebut dinilai kerap kali menayangkan berita tak berimbang dan tanpa bukti yang akurat.

Demikian diungkapkan Kuasa hukum FKJ, Irham Amin SH MH dalam jumpa persnya di Caffe Sweetnes Jalan Andi Kambo, Wara Timur, Palopo, Selasa (28/5).

“Klien kami, bapak FKJ merasa keberatan dan akan melayangkan somasi terkait berita yang dimuat di laman Berita News karena selain tidak benar alias hoaks juga tidak berimbang serta termasuk dalam kategori fitnah dan pencemaran nama baik,” tutur Irham kepada wartawan.

Disebutkannya, pemberitaan soal korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Kota Palopo yang diduga melibatkan FKJ sebagaimana dimuat di laman Berita News yang berdomisili di Jakarta tersebut,  tertanggal 10, 24, dan 27  Mei 2019 sebagai berita yang masuk kategori hoax.

Hal ini menurutnya sangat tendensius serta tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

Sebagai bentuk protes terhadap pemberitaan media tersebut, pihaknya sejauh ini telah mengirim surat pengaduan kepada Dewan pers tanggal 15 Mei lalu.

Hal ini sebagai upaya untuk Dewan Pers segera melakukan kajian terhadap konten yang dimuat oleh Berita News.

Dewan Pers diharapkan, menertibkan perusahaan pers dan atau media terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Irham menegaskan, langkah hukum akan dilakukan pihaknya jika dalam waktu 3 x 24 jam tak ada itikad baik dari wartawan atau media bersangkutan yang menayangkan pemberitaan tersebut.

Media tersebut diharapkan untuk segera mencabut pemberitaaan itu dan meminta maaf atas berita yang kadung beredar lewat medium portal online tersebut.

“Kami tegaskan bahwa bapak FKJ dalam hal pemberitaan tak pernah ikut campur dan memberi ruang bagi media untuk memberi kritik dalam kapasitas sebagai Pejabat Publik, namun dalam hal pemberitaan yang dilakukan oknum wartawan tersebut sangat jauh dan menyimpang dari kaidah jurnalistik, itupun setelah kami melakukan konsultasi ke Dewan Pers dan beberapa asosiasi jurnalis untuk meminta masukan,” demikian Irham. (Myp/Ale)

Komentar