oleh

FPI Lutim Tolak Pembahasan RUU HIP

MALILI, RADARLUWURAYA.com – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) belakangan tengah menjadi pembicaraan. RUU ini memicu sejumlah tanggapan politisi dan tokoh yang menganggap RUU HIP tak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi.

Secara tegas pengurus Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Luwu Timur menolak dan meminta pembahasan RUU HIP dihentikan. Demikian diungkapkan Ketua FPI Luwu Timur Abd Rauf Dewang saat dimintai keterangannya, Senin (22/6)

“RUU HIP tersebut diduga berbau komunisme,” tegas Rauf Dewang kepada Wartawan.

Menurutnya, RUU HIP ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme atau marxisme leninisme.

Oleh sebab itu kata dia, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak RUU tersebut.

“Kami tidak bisa menerima hal itu, karena selama ini masyarakat Indonesia religius dan menjunjung tinggi asas Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian Rauf Dewang.

Jika keputusan pemerintah tetap ngotot ingin sahkan RUU HIP menjadi UU, maka kata dia, jangan salahkan jika masyarakat Indonesia akan menyambut seruan Ulama untuk mempertahankan kedaulatan Negara.

Lantas apa itu RUU HIP? Melansir dari Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Beberapa yang dibahas dalam RUU tersebut adalah dibentuknya beberapa badan. Di antaranya, Kementerian atau badan riset dan inovasi nasional, Kementerian/ Badan Kependudukan dan Keluarga nasional serta Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun terkait dengan Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila memiliki beberapa wewenang:

1. Mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila

2. Mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila

3. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *