oleh

Ham Lutim Batara Guru Tantang Kepala PN Malili Diskusi Terbuka

RADARLUWURAYA.com – Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru (Ham Lutim BTG) menantang diskusi terbuka di ruang Publik Kepala Pengadilan Negeri (PN) Malili, Kharil. Hal ini buntut dari sikap Kepala PN Malilili yang telah melakukan laporan kepihak kepolisian terhadap aktivis anti korupsi Luwu Timur yang melakukan aksi unjuk rasa peringataan hari anti korupsi minggu 9 desember 2018, lalu.

Demikian di ungkapkan Sekretaris HAM Lutim BTG, Dirga Fahreza kepada radarluwuraya, kamis (13/12/18) “Pejabat publik yang melaporkan aktivis yang mengkritik dirinya adalah bentuk kriminalisasi,” tegas Dirga.

Lebih jauh dikatakannnya, pejabat dalam konsep demokrasi wajib dikoreksi dan mesti kebal terhadap kritik. “Kalau banyak pejabat yang anti kritik maka demokrasi kita rusak,” tandasnya.

Untuk itu kata dia, Kepala PN Malili, Khairil seharusnya mengambil langkah bijak dalam menanggapi tuntutan demonstran. Sebab hal ini kata dia, sangat disesalkan pihak mahasiswa, karena seolah-olah hukum dibuat hanya sebagai alat perlindungan bagi institusi atau para pejabat.

“Kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai, kan bisa didiskusikan secara terbuka di ruang publik bukan bahwa diseret kepada persoalan delik aduan,” imbuhnya.

Sebab menurutnya, Demonstrasi merupakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.

“Reaksi Kepala PN Malili adalah cerminan anti kritik dan juga bentuk pembungkaman kritikan terhadap penegak hukum,” Pungkas Dirga. (john)

Komentar