oleh

Husler Pimpin Rapat Monitoring Bersama Tim Korsupgah KPK

RADARLUWURAYA.com- Rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengadakan Rapat Monitoring, Evaluasi dan Validasi MCP (Monitoring Center For Prevention) bersama Tim Korsupgah KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) yang dipimpin langsung Bupati Luwu Timur dan hadir sebagai narasumber KPK dari Tim Korsupgah di Aula Rujab Bupati Luwu Timur, Kamis (15/11/2018).

Acara ini dilaksanakan sejalan dengan komitmen yang kuat dan gagasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntable.

Kegitan ini berlanjut sejak tahun 2017 hingga sekarang dengan supervisi rencana aksi pencegahan korupsi pada 8 area intervensi yang meliputi perencanaam dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan validasi MCP kali ini dibingkai dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion) sehingga kelompok kerja tim pemberantasan korupsi terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur langsung menyampaikan progres pencapaian rencana aksi serta kendala-kendala yang dihadapi.

Sementara tim Korsupgah KPK dapat mencapaikan kiat-kiat atau solusi dari permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat lebih baik dari masa ke masa.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler mengatakan, saya berharap ada komitmen dari kita semua terutama Organidasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna melihat rencana aksi yang masih rendah presentase pencapaiannya untuk segera kita lakukan penyempurnaan dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan performance kinerja pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Lanjutnya, Kabupaten Luwu Timur yang diusianya kurng lebih 15 tahun ini, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah diaudit BPK-RI sebanyak empat belas kali, yaitu sejak tahun Anggaran 2004 hingga tahun anggran 2017. Dalam kurun waktu itu, perolehan opini atas laporan keungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dari BPK-RI tercatat 1 kali Disclaimer yaitu TA. 2007, kemudin 7 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 6 Kali berhasil mendapatkan predikat WTP yaitu tahun anggaran 2011 sampai Tahun Anggaran 2017.

“Hal ini menunjukan bahwa kita harus selalu bekerja dengan bersungguh-sungguh dan professional, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan semakin baik tiap tahunnya,” tutupnya.

Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Dwi Aprillia Linda mengatakan bahwa, kedatangannya di Kabupaten hanya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KPK terintegrasi.

“Kedatangan kami kesini untuk monev program KPK terintegrasi yang mencakup 8 area intervensi yang meliputi perencanaam dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah,” ungkapnya.

Komentar