oleh

Husler Sebut Permohonan Penangguhan kredit ASN dan DPRD Tergantung Keputusan Bank

MALILI, RADARLUWURAYA.com — Surat permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Lima Bank yang beroperasi diwilayahnya yaitu PT Bank Sulselbar, Bank BNI, Bank BRI , Bank BTN dan Bank Mandiri Malili dan Sorowako untuk keringanan atau penangguhan pembayaran kredit bagi Aparatur sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur tertanggal 27 April 2020 mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Luwu Timur Ir. H. Muh. Thorig Husler usai laksanakan video Confrence di aula rapat pimpinan kantor Bupati yang terletak di Puncak Indah Malili saat ditemui sejumlah wartawan menyatakan, bahwa surat yang ditandatangani dan ditujukan ke Lima Bank itu sifatnya permohonan.

Jika hal itu dapat dikabulkan, maka permohonan itu dapat direalisasikan. Akan tetapi kata dia, jika permohonan itu ditolak, maka sepenuhnya ada kewenangan pihak Bank yang bersangkutan.

“Ini hanya permohonan saja,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Luwu Timur ini.

Lebih jauh disebutkannya, surat permohonan penangguhan dan keringanan pembayaran kredit bagi ASN dan anggota DPRD diterbitkan atas dasar peraturan Otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 11 THN 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclicical dampak penyebaran Corona virus disease 2019.

“Hal ini yang dijadikan acuan, sehingga pemerintah menerbitkan surat permohonan tanpa ada intervensi lainnya. Semua tergantung bank yang menilainya,” jelas Husler.

Secara terpisah, kepala Cabang Bank Sulselbar Luwu Timur, Idham mengatakan, pihaknya tetap akan mengacu kepada peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.

“Terkait surat Permohonan Bupati Luwu Timur, bahwa kita melihat rujukan Peraturan OJK nomor 11 THN 2020. Surat permohonan pemerintah daerah kita hargai, namun keputusannya tentu kita mengacu kepada aturan yang ada,” jelas Idham.

Diakuinya, sejauh ini ada beberapa kabupaten di Indonesia yang juga mengusulkan hal yang sama dengan permohonan Bupati Luwu Timur itu.

“Hingga saat ini belum ada yang laksanakan,” tandas Idham. (*/Umr)

Komentar