oleh

Ini Imbauan Ketum PGRI Menyikapi Protes Guru Honorer K2

RADARLUWURAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengimbau kepada seluruh guru honorer K2 untuk tidak melakukan mogok kerja. Menurutnya, guru honorer K2 mestinya berfikir tenang, dan tidak mengambil tindakan yang bakal merugikan diri sendiri.

Imbauan Ketum PB PGRI itu menyikapi rencana aksi mogok dan demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan digelar bulan ini.

Unifah pun menyarankan kepada para guru honorer agar mempertimbangkan solusi yang ditawarkan pemerintah yakni berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Saya rasa itu (PPPK) adalah solusi terbaik saat ini, dan saya menilai PPPK adalah cara pemerintah menghargai pengabdian guru honorer,” ujarnya.

BACA JUGA: Honorer di 41 SKPD Dan 48 Kelurahan Nyatakan Siap Turun Aksi

Dia pun mengingatkan, demo dan mogok kerja nasional akan berdampak kepada guru honorer sendiri, sebab jika dalam kurun waktu tertentu tidak bekerja, maka akan berimbas kepada penilaian akhir. “Yang bersangkutan bisa dianulir dari daftar calon PPPK, karena salah satu syarat adalah tidak boleh putus mengajar,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah eks tenaga honorer K2 yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar 438.590 orang. Namun, eks tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi menjadi CPNS hanya 13.347 orang.

PB PGRI beberapa waktu lalu sebenarnya telah menawarkan dua opsi kepada pemerintah guna menyikapi protes sebagian besar guru honorer yang tidak diber kesempatan menjadi CPNS karena terhalang usia maksimal yakni 35 tahun.

Opsi pertama, adalah mencabut moratorium atas Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan guru daerah. Tujuannya agar guru honorer yang tidak bisa diangkat menjadi PNS bisa berstatus sebagai pegawai honorer daerah yang gajinya bias dianggarkan melalui APBD di masing-masing daerah.

Opsi kedua yakni merekrut guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komentar