oleh

Ini Keterangan Saksi Sidang Kasus Dana Hibah Masjid Agung Luwu Palopo

RADARLUWURAYA.com – Sidang kelima lanjutan kasus bantuan dana hibah dari Pemkot Palopo untuk renovasi Masjid Agung Luwu Palopo kembali bergulir, Selasa (18/12) pagi di Pengadilan Tipikor Kota Makassar.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Mantan Sekda Kota Palopo, HM Jaya, Mantan Bagian Keuangan DPPKAD, Munasirah, dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Palopo, Andi Mudzakkir.

Di hadapan Majelis Hakim, para saksi mengaku, bantuan dana tersebut sudah clean dan clear, prosedural serta tidak ada masalah.

Selain itu, dalam keterangannya, para saksi menjelaskan bahwa bantuan tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan setiap tahunnya kepada DPPKAD Kota Palopo. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan audit dan tidak menemukan ada masalah di dalamnya.

“Bantuan tersebut dipertanggungjawabkan tiap tahun kepada DPPKAD, serta telah diaudit oleh BPK, dan tidak ditemukan masalah atau kerugian negara saat itu,” ungkap M Jaya, seperti yang dirilis pihak Masjid Aagung Luwu Palopo.

Selain itu, menurut para saksi, proses permohonan, pencairan, realisasi, hingga pertanggungjawaban sudah prosedural sesuai administrasi keuangan.

Yang mengejutkan, ketika M Jaya ditanya oleh Majelis Hakim, soal pengetahuannya tentang kemungkinan adanya kerugian negara dalam kasus ini.

Ia mengaku, mendapatkan informasi tersebut setelah diberi tahu oleh seseorang di Saokotae, Rumah Jabatan Walikota Palopo.

“Ketika di Saokotae, kami diberi tahu oleh teman bahwa ada kerugian negara dalam kasus ini. Dugaan kerugian itu muncul pasca BPKP Sulsel mengaudit ulang bantuan tersebut,” terang HM Jaya.

BACA JUGA: Syarifudin Daud Tiba Dikediamannya

BACA JUGA : Reski Aziz Sebut Syarifuddin Daud Belum Terbukti Korupsi

Sementara itu, Ketua Remaja Masjid Agung Luwu Palopo, Reski Azis, dalam rilisnya mengatakan, pasca keterangan saksi, ikut mempertanyakan hal tersebut.

“Dari keterangan saksi patut kami bertanya, ada apa? Kok bantuan yang sudah diaudit tiap tahun oleh BPK dan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana renovasi dan dinyatakan tidak ada masalah, tiba-tiba oleh BPKP Sulsel atas permintaan Pemkot malah dinilai ada kerugian negara di dalamnya,” jelasnya.

Masih lanjut Reski, “Untuk kasus ini kan yang dipersoalkan adalah bantuan tahun 2008-2009 senilai kurang lebih 2,3 milyar. Padahal sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh BPK, dari situ tidak ada masalah,” tambahnya.

BACA JUGA: Kejari Sebut Status Syarifuddin Daud Tahanan Kota

“Ini sekaligus membantah pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan tersebut, padahal semua sudah dipertanggungjawabkan,” tutup Reski. (*)

Komentar