oleh

Jaksa Sebut Demo Tak Berizin Melanggar Hukum, Ini Penjelasan Polisi

RADARLUWURAYA – Ada yang menarik dari aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Front Mahasiswa Peduli Kejaksaan Palopo, di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, Senin (22/10/18) siang tadi.

Pasalnya, sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dengan salah seorang pejabat Kejari Palopo terkait soal perizinan demonstrasi tersebut. Aksi ini menuntut pihak Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi kinerja Kajari Palopo, terutama terkait dugaan permintaan dan intervensi dalam proyek pembangunan rumah dinas Kajari Palopo.

BACA JUGA: ACC Minta Komisi Kejaksaan Periksa Kajari Palopo

Dalam perdebatan itu, mahasiswa mengklaim memiliki dasar hokum untuk melakukan demonstrasi berupa penyampaian pendapat di muka umum, karena sudah menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Sementara Pejabat Kejari Palopo, yang diwakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Palopo, Amri Kurniawan menuding demo mahasiswa tidak memiliki dasar hukum karena tidak mengantongi izin dari polisi.

Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi Front Mahasiswa Palopo, Rezky menyebutkan pihaknya sudah mematuhi peraturan dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Palopo sebelum melakukan aksi demonstrasi. Namun dia mengakui jika tidak memiliki surat izin karena disaat memberikan pemberitahuan, pejabat berwenang di Polres Palopo sedang berada di Makassar.

BACA JUGA: Kasi Intel Kejari Sebut Demo Mahasiswa Tidak Berdasar Hukum

“Kami sudah sampaikan pemberitahuan ke polisi, namun saat itu Kasat Intelkam Polres Palopo sedang berada di Makassar, sehingga penyampaian kepada kami silahkan untuk melakukan aksi demonstrasi,” ujar Rezky.

Namun, Kasi Intel Kejari Palopo Amri Kurniawan tetap pendirian bahwa tanpa mengantongi surat izin, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah melanggar hukum. Bahkan dia menuding, pihak kepolisian melanggar hokum jika memberika izin demonstrasi tanpa adanya surat izin.

“Pak kasat intel (Polres Palopo) tidak akan memberikan izin tanpa surat, kalau dia seperti itu maka dia sudah melanggar hukum, dan melanggar ketentuan yang ada, dan dia tidak akan pernah berani seperti itu, ” ujar Amri.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Palopo AKP Andi Yusuf yang dikonfirmasi mengatakan tata cara penyampaian pendapat di muka umum bukan bergantung izin darinya, melainkan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998.

“Untuk tata cara penyampaian di muka umum, sudah di atur di UU No 9 tahun 1998, bukan tergantung dari Kasat Intel,” ujar Yusuf seraya menyampaikan permohonan maaf karena masih sementara berada di Makassar.

Meski begitu dia tidak merincikan soal perizinan tersebut. Namun, sesuai penelusuran RADARLUWURAYA, dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum, kewajiban penanggung jawab demonstrasi adalah Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin, sehingga sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang.

Hal lain yang diatur dalam undang-undang itu yakni pemberitahuan tersebut memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. (Jhon)

Komentar