oleh

Kades Watampanua Lutim Diduga Kampanyekan Paslon Bupati Lewat Sertifikat Gratis, Camat Minta PTSL Ditunda

LUTIM, RADARLUWURAYA – Beragam cara dilakukan untuk memenangkan calon kepala daerah dalam Pilkada. Bahkan, tak jarang menghalalkan segala cara agar kepala daerah yang dijagokan dapat terpilih.

Seperti yang terjadi di Desa Watampanua, Kecamatan Angkona, Luwu Timur. Beredar kabar aparat desa Watampanua melakukan barter suara dengan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL).

Dengan begitu, jika ingin memiliki sertifikat tanah, harus memilih calon tertentu. Hal itu kemudian dibantah Kepala desa Watampanua, La Dadi.

“Inikan sudah tahap kedua. Tahap awal itu informasinya sudah ada 109. Tahap kedua ini ada sekitar 200 lagi. Jangankan untuk dipakai kampanye namaku saja tidak mucul di tahap pertama ini,” jelas La Dadi, Minggu (25/10/2020).

Dia membenarkan saat ini aparat desa mendatangi rumah warga untuk mempercepat proses. Namun, mereka mengaku tidak mengarahkan warga memilih calon tertentu.

“Kalau diarahkan untuk memilih ke kandidat tertentu, tentunya tidak benar. Nama-nama penerima ini ada semua sama saya, apakah yang terima itu satu warna atau tidak bisa dicek,” katanya.

“Tapi memang saya sudah kentara warnaku. Dalam artian saya ini sudah condong ke Ibas, sudah pasti pihak sebelah itu menganggap saya ini bekerja untuk Ibas-Rio,” akunya.

Namun, pernyataan berbeda diungkapkan Camat Angkona, Ketut Riawan Budiarta. Dia mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari beberapa warga bahwa mereka diarahkan memilih salah satu calon jika ingin mendapatkan sertifikat tanah.

“Kami sudah klarifikasi ke Pak Desa dan dia mengaku tidak ada mengarahkan untuk kepentingan Pilkada. Namun semakin hari ternyata kasus ini makin menguat dan kesannya sudah mulai menimbulkan keresahan,” jelas Ketut.

Untuk itu, demi ketenangan warga, Camat Angkona bakal berkoordinasi ke BPN agar menunda sementara PTSL hingga pilkada usai.

“Sebab tidak elok juga kalau program nasional ini diributkan. Justru kita ingin program nasional ini berjalan aman dan benar–benar membantu warga, ujarnya.

”Kami akan kordinasikan dengan BPN. Tapi harus betul-betul bisa memberikan pertimbangan kalau ini dijadikan sebagai alat kampanye kita minta ditunda sementara waktu,” pungkasnya. (*)

Komentar