oleh

Kampanye Pilpres dan Pileg Digelar Bersamaan, Ini Penjelasan KPU Palopo…

RADARLUWURAYA – Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan bersamaan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Demikian diungkapkan Divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Kota Palopo, Abdullah Jaya Hartawan kepada radarluwuraya.com. Pria yang akrab disapa Jaya ini mengatakan, tahapan kampanye yang sangat lama ini harus disiapkan dengan baik agar saat pelaksanaan tidak ada pelanggaran.

”Kami berharap semua partai politik peserta Pemilu 2019 maupun tim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden maupun calon DPD dapat memedomani ketentuan PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye,” imbau Jaya.

BACA JUGA : Ini Dua Komisioner Tambahan Luwu Timur dan Luwu Utara

Ia menambahkan, dalam tahapan kampanye ini, pada pasal 33 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, KPU dapat menfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).

“Terkait dengan fasilitasi APK ini, KPU RI telah membuat petunjuk teknis yang akan kami pedomani. KPU Kabupaten akan memfasilitasi pembuatan baliho dan spanduk kampanye,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, fasilitasi pembuatan baliho dan spanduk sebagaimana dijelaskan dalam Juknis dari KPU RI, KPU Kabupaten dapat membuat paling banyak 10 buah baliho dan 16 spanduk untuk tim kampanye paslon Presiden dan Wapres tingkat kabupaten.

Sedangkan fasilitasi untuk parpol tingkat kabupaten juga berupa paling banyak 10 buah baliho dan 16 spanduk. Sementara untuk calon anggota DPD KPU kabupaten hanya dapat memfasilitasi spanduk paling banyak 10 buah untuk masing-masing calon DPD. Sementara itu, parpol diminta segera membuat desain baliho dan spanduk dan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota guna dicetak sebelum masa kontrak habis.

BACA JUGA : Jaringan Internet akan Terganggu Selama 2 Hari

Desain baliho maupun spanduk dapat memuat lambang dan nomor urut peserta pemilu, Visi, misi dan program peserta pemilu, Foto pasangan calon, perseorangan calon DPD, dan foto pengurus partai politik atau tokoh yang melekat pada citra diri peserta pemilu, atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik.

”Kita harapkan Parpol yang belum masukkan design baliho dan spanduknya agar segera memasukkan untuk di cetak bagi yang APK difasilitasi KPU, dan APK tambahan agar design disampaikan ke KPU guna di suvervisi dan assement,” tandas Jaya.

BACA JUGA : Pelajar SD-SMU Bisa Ikut Partisipasi Untuk Kategori 5K

Sebelumnya, pada Kamis, (11/10/18) Jaya Haratwan mewakili KPU Kota Palopo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh KPU provinsi Sulawesi Selatan di Aula Kantor KPU Sulsel. Dalam agenda Rakor tersebut membahas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Dengan rakor minimal ada kesamaan pandangan, terkait dengan tahapan kampanye dalam Pemilu 2019 yang akan datang,” tandasnya. (*)

Komentar