oleh

Kantor BPN Digeledah, Ini Penjelasan Polda Sulsel

RADARLUWURAYA – Sejumlah penyidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) yang teragbung dalam Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Senin (15/10/2018).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani, saat dikonfirmasi adarluuwraya.com mengatakan, bahwa penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus pungutan liar pada pembebasan lahan Islamic Center Malili, Luwu Timur.

“Penyidik Tipikor Polda Sulsel sudah menetapkan AF, kepala seksi pengadaan tanah BPN Luwu Timur sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar atau pemotongan uang ganti rugi lahan Islamic Center yang diberikan Pemkab Luwu Timur kepada para warga yang terdampak pembangunan Islamic Center tahun 2018,” kata Dicky.

BACA JUGA : Kantor BPN/ATR Luwu Timur di Geledah Tim Penyidik Tipikor Polda Sulsel

Atas perbuatannya, lanjut Dicky, AF dijerat udang undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 12 huruf e.

“Tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, dengan denda minimal Rp 200 juta,” ucapnya.

Sebelumnya, penetapan tersangka itu dirilis Kabid Humas Polda Kombes Pol Dicky Sondani di warkop Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (10/10/2018) lalu.

BACA JUGA : Penembakan Gedung DPR Berkaitan dengan Kasus ‘Suap’ Kapolri ?

“Kasus dugaan Tipikor penyelenggaraan negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri. Yang bersangkutan melakukan pungutan liar diluar ketentuan,” katanya.

Andi Fahmi yang diketahui masih aktif sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Tanah BPN itu melakukan pungutan liar dari uang ganti rugi sebuah lahan. Ganti rugi yang diminta Fahmi 1,5 persen atau nilai 47 juta lebih, dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Islamic Centre Luwu Timur tahun 2018.

BACA JUGA : Selisih Dua Suara, Warga Desa Malangke Tolak Hasil Pilkades

Kata Dicky, penetapan pegawai BPN itu dasar Laporan Polisi (LP). Nomor LP.A / 224 / IX / 2018 / Ditrekrimsus Polda Sulsel tertanggal 18 September 2018. Dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Sp. Sidik / 35 / IX / 2018, 18 September 2018. Sprindik lanjutan No Sp.Sidik / 35.a / X / 2018, tanggal 4 Oktober 2018.

“Jadi tanah untuk islamic centre itu kan dibeli sama pemerintah Luwu Timur, tapi oknum ini meminta uang ke masyarakat yang menjual tanah itu,” jelas Dicky.(asril)

Komentar