oleh

KASN Sebut Dokumen Rekomendasi Bawaslu Palopo tak Lengkap

RADARLUWURAYA.com – Diam-diam Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menerima dokumen rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo terkait temuan dugaan keterlibatan salah satu Pegawai Negari Sipil (PNS) Pemkot Palopo di Kesbangpol Palopo berinisial IR yang diduga tidak netral pada proses menjelang pileg dan pilres 2019.

Hal ini diungkapkan Koordinator KASN Sulawasi Selatan, Nurhasni saat dikonfirmasi Radarluwuraya.com, Sabtu (29/12/18). Pihaknya mengaku hingga sejauh ini belum menetepkan sanksi untuk PNS inisial IR. Sebab dokumen rekomendasi Bawaslu Palopo baru Jumat (28/12) masuk ke kelompok kerja (Pokja) Pengaduan dan Penyelidikan.

BACA JUGA; KASN Ancam Dua Oknum ASN Palopo Disanksi Disiplin PNS

Selain itu, dokumen rekomendasi Bawaslu Palopo juga dinilai masih belum lengkap. Sehingga KASN Wilayah Sulsel akan mengambil keputusan terkait dugaan keterlibatan PNS di Kota Palopo tersebut tahun depan.

“Dokumen baru kemarin di meja saya, mungkin baru di disposisi pimpinan. Untuk dokumen rekomendasi Bawaslu Palopo, masih belum lengkap, sudah saya baca tapi identitas pegawai itu tidak lengkap. Kami perlu tambahan data, saya sudah arahkan staf agar hubungi pihak bawaslu Palopo,” jelas Nurhasni.

BACA JUGA; Terlibat Politik Praktis, Bawaslu Palopo Rekomendasi Dua Oknum PNS ke KASN

Nurhasni menyebutkan, dokumen rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dinilai tidak lengkap lantaran identitas PNS inisial IR tidak di jelaskan secara detil oleh Bawaslu palopo terkait posisi tugas dimana kepegawaain IR di intansi Pemkot Palopo.

“Tidak di jelaskan pegawai dimana. Saya tidak bisa rekomendasikan sanksi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPKg). Paling tahun depan karena baru masuk kemarin di meja saya” imbuhnya.

Meskipun dokumen rekomendasi Bawaswlu Palopo dinyatakan tak lengkap terkait identitas pegawai yang di rekomendasikan ke KASN, namun pihaknya akan pelajari terlebih dahulu kasus ini setelah adanya kelengkapan klasifikasi identitas PNS yang diduga melanggar netralitas dalam momentup Pemilu 2019 dari Bawaslu palopo.

“Mengaupload sudah dimasa kampenye, suatu perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan. IR kan mengupload di media sosial keberpihakannya di salah satu calon legislatif di masa kampanye, jadi ada unsur-unsur dia langgar berdasarkan PP 53 pasal 4 angka 12,13, dan 14,” terangnya

Sementara terkait dokumen rekomendasi Bawaslu Palopo lainnya yakni dugaan keterlibatan oknum Sekretaris Kelurahan Boting, Ibrahim. KASN Wilayah Sulsel akan melakulan kajian terkait rekomendasi sanksi diberikan kepada PPK dalam Hal ini Walikota Palopo.

“Jadi PPK yang berhak memberikan sanksi prihal, kami hanya merekomendasikan agar pegawai tersebut diberilan sanksi,” tandasnya.

Bawaslu Kota Palopo telah mengirim dokumen rekomendasi Sekretaris Kelurahan Boting Ibrahim pada 19 Desember 2018 lalu ke KASN. Namun pihak KASN Wilayah Sulsel belum menerima Dokumen temuan Bawaslu Palopo atas dugaan tindalan oknum Seklur tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu Ibrahim mengikuti peresmian posko pemenagan Paslon Presiden No urut 1 Prabowo-Sandi menggunakan Atribut Calon, hal ini dinilai melanggar netralitas ASN,” kata Ketua Bawaslu Asbudi Dwi Saputra. (John)

Komentar