oleh

Kekosongan Komisioner Bukan Penyebab Parpol Tak Setor LADK

RADARLUWURAYA.com – Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Calon Legislatif (Caleg) Partai Hanura dan Golkar Kota Palopo tak disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo hingga batas waktu yang ditentukan Minggu (23/9/2018), pukul 18.00 Wita.

Menurut Ketua Golkar Kota Palopo, Armin Mustamin Toputiri, hal itu disebabkan terjadinya kekosongan Komisioner di KPU Kota Palopo. Sehingga staf yang ada tidak bisa mengambik keputusan.

“Hanya terjadi miskomunikasi. Karena di KPU pasca semua Komisioner KPU Palopo dibehentikan, yang ada hanya staf yang tidak bisa mengambil kebijakan,” kata Armin via pesan Whatsapp

Hal itu dibantah langsubg oleh pihak KPU Kota Palopo. Kepala Sub Bagian Tekhnis, KPU Kota Palopo, Rahmansyah yang dikonfirmasi radarluwuraya.com membantah jika tidak masuknya LADK Partai Golkar adalah kelalaian pihak KPU.

“Saya membantah soal itu,” tegas Rahmansyah.

Meski demikian, ia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauy terkait tidak masuknya berkas LADK kedua partai politik itu.

“Saya belum bisa berkomentar banyak. Besoklah dek,” kata Rahmansyah.

Sekadar diketahui, aturan terkait LADK tersebut disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik.

Pasal 338 ayat 1 menyebutkan, ‘dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang, bersangkutan.

Dengan tidak masuknya LADK kedua partai politik tersebut, hampir pasti semua caleg di dua partai itu tidak ikut dalam kontestasi Pileg 2019 di Kota Palopo. (john)

Komentar