oleh

Ketua DPRD Lutim Paparkan Pokok Pikiran dalam Musrenbang RKPD 2021

MALILI, RADARLUWURAYA.com — Via Video Conference, Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD Luwu Timur pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Jumat (17/04).

Musrenbang resmi dibuka oleh Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur diikuti oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Yusran Yusuf dan Fungsional Perencana Madya Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Inyo, dilokasi yang berbeda.

Ketua DPRD yang mendampingi Bupati menyampaikan, prioritas dalam berbagai sektor di tahun 2021 yakni bidang sarana dan infrastruktur.

Selanjutnya di bidang ekonomi dan keuangan, bidang pemerintahan, kepegawaian dan lingkungan hidup, bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan rakyat dan bidang perencanaan dan pengawasan.

“Pembangunan infrastruktur hendaknya dititik beratkan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, sarana irigasi pendukung pertanian seperti jaringan irigasi desa, jalan produksi, jaringan air bersih yang berfungsi dengan baik dan penataan struktur kota serta pembenahan pemukiman kumuh warga masyarakat,” urai Amran.

Dirinya juga menyinggung kelanjutan pembangunan stadion malili, rencana pembangunan dalam upaya pencegahan maupun pasca bencana alam, dan terwujudnya sarana perhubungan udara, pelabuhan, akses transportasi dan komunikasi kawasan terisolir.

Prioritas terhadap terbentuknya perangkat daerah yang secara khusus dan fokus terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah, pengawasan akan stabilitas harga bahan pokok serta pengentasan kelangkaan BBM dan pupuk subsidi, dan pencegahan distribusi pupuk ilegal dan palsu.

Lebih jauh Amran mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritasnya dalam bidang pemerintahan daerah di kabupaten maupun pemerintahan di desa.

“Diperlukan profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik,” kata Amran.

Selain itu, pembenahan sistem administrasi, pengelolaan aset-aset pemda sesuai dengan sistem akuntabilitas, penanganan lahan kawasan hutan yang dialihkan dalam kawasan area penggunaan lain (APL) dan juga pengawasan dan pengananan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh individu maupun perusahaan.

Dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, kata Amran diperlukan tenaga pendidik yang sesuai kompetensi serta penyebarannya berdasarkan kebutuhan setiap sekolah.

“Pengorganisasian dan inventarisasi jumlah pelajar dan mahasiswa asal Luwu Timur, bantuan kegiatan keagamaan, ormas serta pengembangan sarana ibadah,” jelas Amran.

Sementara di Bidang perencanaan dan pengawasan, Amran menilai, perlu adanya evaluasi terkait antisipasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Sehingga pembangunan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang cukup lama. (Hms)

Komentar