oleh

KNPI Sodorkan Draft Kota Layak Pemuda Ke DPRD

RADARLUWURAYA.com, PALOPO – Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palopo, menemui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam pertemuan tersebut, mereka menyeruakkan Kota layak pemuda.

Rombongan KNPI yang dipimpin langsung Ketua Umum, Umar didampingi Sekretaris Wahyudi Yunus, serta ketua Komisi Hukum dan HAM, Irham. Mereka diterima anggota komisi I, Steven Hamdani. Hadir juga rekannya, Andi Herman Wahidin, Nureny, Misbahuddin dan Budiman.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum, Umar menjelaskan kepada DPRD bahwa perkembangan penduduk di Kota Palopo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 176.907 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 85.967 jiwa laki-laki dan 90.940 jiwa perempuan.

Lanjutnya, pertumbuhan penduduk dari tahun 2011 ke 2017 sebesar 2,97 persen, dengan luas wilayah 247,52 Km, maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 715 jiwa per Kilometer persegi.

Umar juga mengatakan bahwa jumlah penduduk usia muda (15-34 tahun) memilliki jumlah yang tidak kecil yaitu sebesar 69.662 jiwa atau sebesar 39,37 %, dari total jumlah penduduk Kota Palopo.

“Data ini menunjukan bahwa pemuda Kota Palopo merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.” Katanya, Rabu (3/07) kemarin.

“Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung,” tambah Umar.

Dengan demikian, Umar menegaskan bahwa harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan daerah, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan.

Keterlibatan ini menjadi penting. karena, apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potensi negatif dan berpotensi menjadi faktor penghambat pembangunan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah payung hukum dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan di Kota Palopo,” jelasnya

“Berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemuda yang diharapkan menjadi instrumen hukum penanggulangan masalah kepemudaan dan pembangunan kepemudaan di Kota Palopo di masa kini dan masa mendatang,” sambung Umar.

Sementata itu, wakil ketua Komisi Hukum dan HAM KNPI Palopo, Irham Amin menambahkan, pihaknya sebelum datang ke DPRD Palopo telah melakukan kajian tentang kelayakan Palopo menjadi kota pemuda.

“KNPI Kota Palopo sebagai wadah berhimpun kaum muda yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kota Palopo, menyusun pokok-pokok pemikiran mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemuda di Kota Palopo oleh DPRD Kota Palopo dan atau Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, selaku regulator dalam konteks otonomi daerah” katanya.

Sebab katanya, Pemkot Palopo merupakan leading sektor yang berwenang membentuk produk hukum daerah ke dalam Program Legislasi Daerah, beberapa daerah sudah memiliki perda kota layak pemuda.

Steven Hamdani mengucapkan terimakasih kepada KNPI Palopo yang berencana mendorong ranperda kota Layak Pemuda melalui jalur legislatif.

“Tidak dapat dipungkiri peran pemuda dalam pembangunan. Kita berharap ke depan bagaimana pemuda bisa punya kegiatan positif, peran pemuda ini sangat straregis,” katanya.

Dalam pertemuan itu disepakati, ranperda ini akan di dorong melalui jalur inisiatif DPRD, dan diprioritaskan masuk dalam program legislasi daerah pada tahun 2020, mendatang.

“Kita akan lakukan pertemuan selanjutnya untuk membahas ini lebih dalam,” tutup Steven. (Myp)

Komentar