oleh

Lurah Pentojangan Ditetapkan Tersangka

*Idil: Kalau Saya Tersangka, Semua Lurah Harus Jadi Tersangka

RADARLUWURAYA.com, PALOPO – Lurah pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo Idil Borahima (55), ditetapkan sebagai tersangka kasus Pungutan Liar (Pungli) sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Hal itu, dikatakan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kota Palopo, AKP Ardy Yusuf kepada awak media, Senin (15/7) kemarin.

Dia menjelaskan, jika kasus ini bergulir sejak tahun 2016. Pada saat itu Lurah Pentojangan menyampaikan kepada kelompok tani, akan adanya pengurusan sertifikat tanah.

Dimana setiap orang yang mau mengurus dibebankan biaya Rp 350 ribu per orang, untuk biaya patok dan materai. “Jadi kelompok tani di Pentojangan berjumlah 27 orang. Namun tidak semua yang mengurus sertifikat tanah, jumlah uang yang terkumpul dan masuk kedalam khas lurah sebanyak Rp 7.8 juta,” katanya.

Ardy Yusuf menambahkan, setelah uang terkumpul sertifikat Prona yang dijanjikan tak kunjung ada. Sehingga kelompok tani mengambil inisiatif untuk melaporkan peristiwa itu ke Polres Palopo.

“Setelah laporan masuk kami periksa. Kami cek ke BPN pada tahun itu program sertifikat Prona memang tidak ada. Pemeriksaan lain juga kami lakukan, ternyata sertifikat prona yang dijanjikan fiktif atau tidak ada,” imbuhnya.

Saat mendalami kasus ini, Polres Palopo memeriksa sebanyak 6 saksi. Barang bukti yang diamankan berupa kwitansi pengambilan uang. “Jumat ini lurah tersebut sudah kami panggil dan periksa sebagai tersangka,” kuncinya.

Sementara, Lurah Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo Idil Borahima (55), keberatan telah dijadikan tersangka sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Melalui telepon, Idil Borahima menjelaskan kronologi terkait penugurusan sertifikat Prona yang dilakukan oleh pihaknya. Menurutnya, untuk mengurus sertifikat Prona, pemerintah tidak pernah menyediakan anggaran materai, patok, map, dan penggandaan berkas. Semua ditangung oleh pemohon.

Pemerintah hanya menggratiskan sertifikat dan pengukurannya. “Jadi yang tidak ditanggung pemerintah kita musyawarahkan bersama masyarakat, sehingga muncul Rp 350 ribu untuk membiayai empat patok denga harga Rp 50 ribu per patok, materai, dan penggandaan berkas,” katanya, Senin (15/7/2019) sore.

Saat ini Idil akan menyelediki oknum yang melaporkannya ke Polres Palopo. Ia menduga ada oknum yang sengaja berbuat jahat, dan ingin menghancurkan nama baiknya.

“Saya menduga ini pengaruh Pilwalkot kemarin. Dulu antara saya dan oknum yang melaporkan saya, bersebrangan, melalui masalah ini dia masuk dan mau hancurkan saya,” kuncinya.

Idil juga mengaku telah mengembalikan, uang masyarakat yang keberatan dengan panjangnya proses pengurusan sertifikat Prona ini. “Kalau saya jadi tersangka maka semua lurah di Kota Palopo juga harus menjadi tersangka. Karena semua tahap dan proses yang kita lalui sama,” tandasnya. (HAT)

Komentar