oleh

Memanfaatkan Unsur Babi, Vaksin MR di Palopo Tetap Dilanjutkan

RADARLUWURAYA.com – Meski memanfaatkan unsur babi di dalamnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan Vaksin Measles Rubella (MR) diperbolehkan.

Kepala Dinas Kesahatan Kota Palopo, Dr. dr. Ishak Iskandar, M.Kes. yang dimintai tanggapannya terkait dibolehkannya vaksin MR, mengatakan bahwa pemerintah Kota Palopo telah melanjutkaan melakukan sosialiasi dan vaksinasi di Kota Palopo.

”Kita sudah lanjutkan. Hasil pertemuan kemarin di Provinsi, akan turun tim gabungan termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sosialisasi,” kata dr. Ishak.

Ia mengatakan, untuk jadwal sosialiasi sendiri, untuk Pemkot Palopo sudah intens dilaksanakan akhir-akhir ini. Meski demikian, pemkot juga menunggu sosialiasi dengan tim gabungan yang akan diturunkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

”Kalau kita sudah jalan. Kita tinggal tunggu jadwal sosialisasi dari tim gabungan yang diturunkan provinsi,” katanya.

Sebelumnya, MUI telah membolehkan vaksin MR. Hanya saja tetap memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono, Pemerintah terus mendorong untuk membuat vak­sin di Indonesia dengan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia Indonesia.

”Satu-satunya industri vaksin yang ada di Indonesia adalah Biofarma sebagai Badan Usaha Milik Negara. Prosesnya sudah ada yang pada hasil akhirnya adalah kehalalan. Sepengetahuan saya, Biofarma pun sudah didampingi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam memprosessertifikasi halal pada semua produk vaksin yang diproduksi Biofarma. Ataupun penggunaan dari produksi Biofarma yang nantinya akan dimintakan sertifikasi halal,” jelasnya dalam wawancara yang dikutip dari RMOL.

Ia mengatakan, Kemenkes telah melakukan komunikasi dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia yang sempat khawatir atas kejelasan vaksinasi MR tersebut. Pihaknya telah menyampaikan langsung hasil pembahasan bersama MUI, karena sebelumnya masyarakat menunggu fatwa yang kini sudah disampaikan oleh MUI.
”Kita sudah sampaikan. Nah, sekarang tergantung kepala daerah menyikapinya seperti apa. Kemendagri juga sudah kita komunikasikan, bahkan sudah melakukan edaran. Edaran yang kedua lho setelah apa yang kami lakukan pada tanggal 3 dan 6 Agustus lalu. Kemudian Kemendagri mengirimkan surat pada tanggal 20 Agustus tentang pelaksanaan program pemerintah yang fungsinya untuk melindungi masyarakat,” ungkap Anung.(yudi)

Komentar