oleh

Meningkat, Korupsi Dana Desa Capai 181 Kasus

RADARLUWURAYA – Korupsi dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 hingga semester I 2018, tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa. Dengan keseluruhan tersangka sebanyak 184 orang.

Demikian diungkapkan Peneliti ICW Egi Primayogha. Menurutnya, pada 2015 hanya ada 17 kasus korupsi dana desa. Jumlahnya meningkat di tahun 2016 menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2017 jumlahnya mengalami peningkatan dua kali lipat, menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun ini, sudah ada 27 kasus yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.

”Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor korupsi terbanyak di desa,” ungkapnya.

BACA JUGA : Masyarakat Pentojangan dan Salubattang Butuh Jembatan dan Posyandu

Dia merinci pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka, tahun 2016 meningkat menjadi 32 kepala desa. Sementara pada tahun 2017, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang. Kemudian di semester I tahun ini sebanyak 29 orang. Sehingga totalnya 141 orang. Kerugian negara akibat perilaku koruptif itu mencapai Rp 40,6 miliar.

Sejak bergulir 2015 lalu, sudah Rp186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa. Penyaluran dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Namun dalam perkembangannya dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi,” jelasnya.

BACA JUGA : Lurah Ini Dukung Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Kelurahan

Egi menyebut ada beberapa area rawan korupsi dana desa. Diantaranya dapat terjadi saat proses perencanaan dan pencairan. Proses yang rawan tersebut dapat terjadi di tingkat kecamatan. Pasalnya, camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

“Sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain, baik oleh bupati maupun dinas yang berwenang,” paparnya.

ICW menyebut penyebab korupsi dana desa antara lain karena minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. Selain itu, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah serta masyarakat.

BACA JUGA : Kemendes Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa di Lutra

“Ada intervensi atasan, pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan dan adanya kultur memberi barang atau uang sebagai bentuk penghargaan atau terima kasih,” ungkapnya.

ICW merekomendasi perlunya pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, ICW juga menyarankan proses pencairan dana desa tidak perlu ada rekomendasi camat.

“Kapasitas seluruh perangkat desa dan seluruh pelaksana pembangunan di desa juga perlu ditingkatkan,” tambahnya. (*)

Komentar