oleh

MK Register 132 Gugatan Sengketa Pilkada, Hanya Permohonan Double dan Mencabut Gugatan Tidak Diregistrasi

LUTIM, RADARLUWURAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) sebagai tindaklanjut permohonan sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020.

Tahapan registrasi ini juga diatur dalam Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan dari 136 permohonan sengketa pilkada diajukan, 132 perkara telah diregistrasi. Perkara yang diregistrasi itu tujuh pemilihan Gubernur, 112 pemilihan Bupati, dan 12 pemilihan Walikota, Senin (18/1/2021).

“Prinsip (registrasi) perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah kegiatan yang bersifat administratif yang dilakukan oleh bagian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Proses registrasi merupakan tata kelola perkara atas permohonan yang diajukan ke MK agar lebih tertib. Jadi registrasi ini bersifat administratif yang tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, belum masuk dalam penilaian substansi materi gugatan yang diajukan pemohon,” jelas Fajar.

Dia melanjutkan, ada empat perkara yang dinyatakan gugur atau tidak akan disidangkan karena pemohon mencabut gugatannya dan terdapat  pendaftaran ganda dalam sistem.

“Untuk perkara yang sudah diregistrasi ini akan dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan  pada tanggal 26 Januari 2021 pekan depan,” sambungnya.

Sedang empat permohonan tidak diregistrasi, dikarenakan satu permohonan telah dicabut oleh pemohon dan telah diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon (AP4) yaitu Kota Magelang (Jateng).

Tiga permohonan double, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), Pegunungan Bintang (Papua) dan Mamberamo Raya (Papua).

Sebagai informasi, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan tingkat kabupaten yang berlangsung dari 16-17 Desember 2020 di kantor KPU Luwu Timur.

Paslon nomor urut 1, Thorig Husler-Budiman meraih 86.351 suara. Sementara paslon nomor urut 2, IBAS-RIO meraih 77.228 suara.

Dengan demikian, Husler-Budiman menang atas IBAS-RIO secara perolehan suara. Hasil ini tidak diterima IBAS-RIO sampai akhirnya bermohon ke MK terkait perselisihan hasil pemilihan. (*)

Komentar