oleh

Pansus LKPJ DPRD Lutim Segera Rekomendasi Tanggapan Masyarakat ke Pemda

RADARLUWURAYA.com – DPRD Luwu Timur melalui pansus LKPJ Kepala Daerah TA 2018 segera menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian diungkapkam Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah TA 2018 DPRD Luwu Timur, Abdul Munir Razak saat kunjungan kerja (Kunker) tim pansus di Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Nuha, Selasa (09/04) Kemarin.

Rekomendasi DPRD dimaksudnya yakni penyampaian DPRD atas masukan dan saran dari masyarakat setempat mengenai penggunaan anggaran pemda selama Tahun Anggaran 2018 kemarin kepada pemerintah daerah melalui forum sidang Paripurna.

Munir juga memahami wilayah Nuha juga merupakan wilayah konsesi PT Vale Indonesia, pembangunan infrastruktur sedikit mengalami hambatan.

Dengan adanya wilayah konsensi, baik pemda maupun PT Vale sama-sama bingung. Pihak perusahaan pun tidak memberi rambu-rambu mana yang boleh digarap pemda dan mana yang tidak boleh.

Walaupun demikian, tidak dipungkiri perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut turut menyumbang APBD yang cukup besar.

Sehingga, dengan berprosesnya ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), dana yang dikeluarkan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di wilayah konsesi.

Selain itu, Munir menjelaskan pembangunan saat ini tidak asal-asalan. Seluruhnya harus melalui proses perencanaan, dari tingkat dusun hingga kabupaten.

“Melalui Musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Sah!,” rinci Munir.

Dalam kunker itu, Pansus LKPJ Kepala Daerah TA 2018 menanggapi masukan dari masyarakat.

KUNKER. Suasana Kunjungan Kerja Pansus LKPJ Kepala Daerah TA 2018 di Kecamatan Nuha. (hms/radarluwuraya)

Salah satu Anggota Pansus, Iwan Usman mengharapkan, masyarakat melaporkan proyek bermasalah yang masuk di daerahnya kepada anggota DPRD dan Bupati.

“Kalau saya ketemu proyek bermasalah, saya stop pak. lapor sama pak Bupati,” saran Iwan.

Lebih jauh disebutkannya, tidak ada lagi kegiatan fisik mengikuti anggaran, seharusnya anggaran mengikuti kegiatan. Memang seharusnya money follows the function, anggaran mengikuti fungsinya.

“Beberapa masukan masyarakat, anggaran untuk satu proyek dikatakannya tidak cukup sehingga azas manfaatnya tidak maksimal dan harus dikerja ulang tahun berikutnya. Semestinya dituntaskan dulu,” ujar Iwan.

Sekedar diketahui selama TA 2018 baik bersumber dari APBD maupun DAK untuk Kecamatan Towuti teralokasi 124 kegiatan fisik dengan anggaran terealisasi 49 Miliar atau 90 persen.

Sementara di Kecamatan Nuha, teralokasi 38 kegiatan fisik dengan anggaran terealisasi 7,5 Miliar atau 88,6 persen. Dan di Kecamatan Wasuponda teralokasi 61 kegiatan fisik dengan anggaran terealisasi 14 Miliar atau 93 persen. (Hms)

Komentar