oleh

Panwascam Mappedeceng Sebar Selebaran, Imbau Aparat Netral

Ketua Panwaslu Kecamatan Mappedeceng, Hendra S Si saat menempel selebaran terkait pelaksanaan Pemilu 2019. (ale/radarluwuraya.com)

RADARLUWURAYA.com – Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Mappedeceng, kabupaten Luwu Utara sosialisasi pemilu 2019 dengan menyebarkan selebaran ke seluruh kantor desa dan tempat keramaian se Kecamatan Mappedeceng, Rabu (5/12).

“Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui beberapa poin-poin penting tentang regulasi Pemilu 2019,” tutur Ketua Panwaslu Kecamatan Mappedeceng, Hendra S Si dalam rilisnya kepada radarluwuraya.com.

Lebih jauh dikatakan Badan Pendiri Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (Hikmah Lutra) ini, jika selebaran yang buat dan disebarkan oleh Panwascam Mappedeceng berisi UU No 7 Tahun 2017 Pasal 105 tentang Tugas Panwascam.

Selanjutnya Pasal 280 Tentang Larangan Kepala Desa dan aparatnya ikut dalam kampanye, Pasal 490 Larangan membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu.

Termasuk UU No 6 Tahun 2014 Pasal 29 Larangan kepala Desa menjadi pengurus partai politik, Pasal 51 Larangan melakukan tindakan diskriminasi atau menguntungkan diri atau golongan. UU No 5 Tahun 204 Tentang Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN).

Untuk itu, Panwaslu Kecamatan Mappedeceng menghimbau seluruh Aparat Desa dan Perangkatnya, BPD, ASN, serta Aparat TNI dan POLRI, Se-Kecamatan Mappedeceng untuk tetap menjaga netralisasinya dan tetap bekerjasama dengan Panwascam Mappedeceng untuk mengawal pesta demokrasi.

“Ini demi suksesnya Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tulisnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, pemilu bertujuan untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. (ale)

Komentar