oleh

Paripurna, Begini Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Lutim Soal Ranperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

RADARLUWURAYA.com – DPRD Luwu Timur gelar sidang Paripurna penyampaian pendapat akhir masing-masing Fraksi.

Pendapat akhir masing-masing fraksi terkait Ranperda Tahap I Tahun 2019 tentang Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Selasa (18/06/2019)

Juru Bicara masing-masing fraksi antara lain Fraksi Demokrat, I Made Sariana, Fraksi Gerindra, I Wayan Suparta, Fraksi PAN H. Imam Muhajir, Fraksi Golkar, Idrus Tellongi, Fraksi PDI-Perjuangan, Leonar Bongga, dan terakhir Fraksi Nasdem, Tugiat.

Hadir Wakil Ketua DPRD, Aris Situmorang dan Anggota DPRD lainnya, Sekda, Bahri Suli, Pabung, Suparman, dan Pejabat Lingkup Pemkab Luwu Timur.

Dalam pandangan umum (PU) Fraksi Nasdem meminta, menghitung dengan cermat terkait penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Hal ini mengenai pengelolaan semisal rusunawa.

Untuk itu, disarankan kepada pemda agar segera membentuk UPTD dan perbup terkait syarat-syarat yang boleh menempati rusunawa dan jangka waktu yang diperbolehkan dalam penggunaan rusunawa.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar mengharapkan, Ranperda ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kesinambungan pembangungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu pula, dapat memberikan fasilitas dan pelayanan memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan BUMD. Hal ini dikarenakan BUMD dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Hal tersebut merupakan salah satu poin PU Fraksi PAN

Adapun Fraksi Partai Demokrat menyoroti besaran tarif retribusi gudang rumput laut sebesar 60 juta setahun.

Fraski Demokrat berpendapat, bahwa tarif tersebut dipertimbangkan dan dikaji kembali. Sebab, fluktuasi harga rumput laut saat ini dinilai tidak stabil.

Ditambah dengan petani lokal yang masih menggantungkan proses pengeringan rumput laut melalui sinar matahari sangat berpengaruh.

“Faktor cuaca dengan curah hujan tinggi, sehingga susah untuk menjemur rumput laut,” kata I Made Sariana.

Sementara Fraksi Gerindra meminta, agar Pemda mengeluarkan peraturan pendukung. Sehingga pelaksanaan perda lebih terorganisir, tepat dan efektif untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi.

Mengenai penerapan perda di Luwu Timur, Fraksi PDI- Perjuangan berharap, dalam pelaksanaannya harus lebih mengutamakan pendekatan pelayanan masyarakat berikut peningkatan pendapatan retribusi. (Tom/Hms/Ale)

Komentar