oleh

Pemuda Muhammadiyah Harus Berperan Atasi Persoalan Kebangsaan

RADARLUWURAYA – Sebagai negara muslim perjuangan melakukan konsolidasi demokrasi terus dilakukan oleh Indonesia. Telah banyak dilalui perjalanan Indonesia selama ini, namun persoalan kemiskinan, korupsi kolusi nepotisme, melawan kebodohan, membangun demokrasi substansial, mewujudkan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan dengan baik.

Menanggapi pekerjaan rumah yang masih banyak, Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (Caketum PP Muhammadiyah) Sunanto menurutkan bahwa, peran Pemuda Muhammadiyah (PM) sebagai organisasi juga dapat ikut andil dalam mengentaskan masalah tersebut.

BACA JUGA: Pendaftaran Bacalon Rektor IAIN Palopo Baru Dua Pendaftar

Terlebih sebagai sebuah organisasi otonom Muhammadiyah, PM memiliki visi mewujudkan cita-cita ke-Indonesiaan dan keIslaman sekaligus.

“PM berkewajiban untuk mempersembahkan yang terbaik demi terwujudnya cita-cita kebangsaan dan keumatan,” tuturnya dalam keterangan persnya, di Jakarta, kemarin.

Momentum Muktamar ke-tujuh belas PM yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada November 2018 pun diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk kemajuan Indonesia. Selain itu, bisa mendorong Indonesia untuk mengambil berbagai keputusan strategis untuk mengentaskan berabgai macam pekerjaan rumah Indonesia.

BACA JUGA : Peringati Hari Pohon Sedunia, KPA Kota Palopo Cabut Paku

Upaya yang hendak dilakukan PM nantinya juga tidak lepas dari inspirasi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Meski begitu, evaluasi atau koreksi terhadap perjalanan organisasi selama empat tahun belakangan merupakan satu keharusan.

Menurutnya, Jangan sampai sebagai organisasi abai dengan peringatan yang pernah dilontarkan filsuf Rene Descartes yang menyatakan, kehidupan yang tidak terkoreksi, tidak layak untuk diteruskan.

Ia juga menuturkan Kepemimpinan yang dilahirkan muktamar PM harus memperdulikan terkait dengan berbagai problem kebangsaan dan keumatan.

“Ketimpangan sosial, intoleransi, extrimisme, kebodohan, kemiskinan, oligarki ekonomi dan politik, dan perilaku buruk elit politik, serta beragam persoalan harus mejadi perhatian penting, PM harus menjadi agen perubahan yang selaras dengan kehendak sejarah,” ujarnya.

BACA JUGA : Masyarakat Tuntut Kades Sumber Harum Bayar Gaji Buruh Proyek Drainase

Pria yang karib disapa Cak Nanto ini juga mengatakan sudah saatnya PM membangun blok historis perubahan ke arah yang lebih baik dan berorientasi jangka panjang. Blok historis PM diwujudkan dengan membangun agenda perubahan yang serius dan berkelanjutan. Pembangunan blok historis tidak akan terwujud jika PM mengabaikan kekuatan basis massa.

Penguatan massa PM menjadi jawaban untuk mewujudkan cita-cita keislaman dan ke-Indonesiaan. Agenda ini perlu dilakukan dengan optimalisasi pemberdayaan kader di banyak ruang dan di setiap lini kehidupan.

“Mengingat beragamnya latar belakang kader, baik dari sisi profesi, posisi geografis, seting psiko-sosial-politik-ekonom. Kerja-kerja penguatan basis massa PM akan berhasil jika ditopang oleh pemimpin yang menggerakan model kepemimpinan kolektif. Sementara kepemimpinan yang menampilkan gaya bos asal bapak senang, bukanlah ciri kepemimpinan PM. Model-model kepemimpinan otoriter, ABS, tebar pesona, menjadi aib organisasi yang harus diletakkan dalam parit sejarah peradaban PM,” ungkapnya.

BACA JUGA : BKN Tegaskan, Hanya Peserta CPNS yang Ikut Seleksi SKB

Pasalnya, mode kepemimpinan tebar pesona ala bos bukan model kepemimpinan yang dikehendaki basis massa PM. Model kepemimpinan ini berlangsung selama empat tahun belakangan, disadari banyak pihak telah menghilangkan dimensi vital sebuah gerakan da’wah Pemuda Muhammadiyah.

“Kami menawarkan kepemimpinan alternatif yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan blok historis Pemuda Muhamamdiyah. Dan kepemimpinan alternatif itu terbingkai dalam tema besar ‘Penguatan Basis Kader dan Optimalisasi Pemberdayaan Kader Pemuda Muhammadiyah Dalam Menyongsong Zaman Baru,” pungkasnya. (fin)

Komentar