oleh

Perdalam Ilmu Hukum , Mahasiswa Unanda Berkunjung ke MK

RADARLUWURAYA.com – Sebanyak 27 mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo Sulawesi Selatan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/8). Mereka disambut langsung oleh Peneliti MK Helmi Kasim di Ruang Delegasi MK.

Kunjungan ke MK itu dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya terkait dengan mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Republik ini.

”Kami berkunjung ke MK bertujuan untuk menambah wawasan dengan mendengarkan langsung penjelasan dari orang-orang yang bertugas di MK,” kata Rahmad Anshari, salah seorang Mahasiswa Unanda.

BACA JUGA : Kemarin Bawaslu Sulsel Sekarang Nomor Jaksa Pun di Hack

Pada kesempatan itu, Helmi menerangkan terkait empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Kewenangan MK, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

”Untuk kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945,” jelasnya.

BACA JUGA : HAM Lutim Gelar Dialog Maraknya Pergaulan Bebas…

Helmi menyebut kewenangan judicial review (JR) atau pengujian undang-undang menjadi hal penting yang dimiliki MK. Sebab sebelum memasuki era reformasi, proses pengujian undang-undang tidak dapat dilakukan di Indonesia. Saat itu, jika undang-undang sudah disahkan DPR, maka tidak bisa dibatalkan. Dia menyebut koreksi pada UU hanya bisa dilakukan Pemerintah dan juga DPR.

“Istilahnya legislative review dan executive review. Masyarakat bisa mendesak pada parlemen dan pemerintah, tapi perbaikan UU tetap sesuai dengan political will,” ujar Helmi.

BACA JUGA : UNCP Kampus Swasta Paling Diminati di Luwu Raya ?

Barulah ketika memasuki reformasi, perubahan fundamental terjadi, yakni diberikannya kewenangan pengujian UU pada MK. Setiap warga negara baik perseorangan maupun dapat mengajukan uji UU ke MK. Ini jika ada aturan yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara.

Helmi menyebut penduduk Indonesia harus bersyukur, sebab proses pengujian undang-undang hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara, bukan dilakukan oleh individu perseorangan warga negara. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia.

BACA JUGA : Ternyata Perumahan Nelayan di Temmalebba Belum Ada Air Ledengnya

“Di Indonesia pun mulai dari mahasiswa sampai satuan pengamanpernah mengajukan judicial review ke MK,” jelasnya.

Pasca pemaparan, acara dilanjutkan dengan berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Selain itu, mereka juga singgah untuk menonton sinema konstitusi. (john)

Komentar