oleh

Pilkada Dalam Paradigma Proses Versus Hasil

Oleh: Ir H Zakaria Bakrie M Si (Dosen UNHAS 1997-2006

MENYONGSONG momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, menjadikan daerah-daerah tersebut disibukkan dengan berbagai persiapan untuk memasuki tahapan yang sudah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah di masing-masing wilayah.

Disisi Bakal Pasangan Calon (Paslon), kondisinya tentu lebih menegangkan memicu meningginya tensi politik daerah. Tidak maju jika tak ada keyakinan menang, tidak mendukung jika tak ada harapan kandidatnya akan melakukan perbaikan dan kemajun daerah, adalah prinsip dan keyakinan yang memintal hubungan emosional antara kandidat dan bacalon pasangan Kada.

Mereka mengorbankan waktu dan materi, memeras pikiran dan keringat untuk sukses jagoan dan tim mereka untuk meraih kemenangan.

Konstituen terbelah dan terbagi dalam berbagai kelompok karakter pemilih yang menjadi konstituen politik:

Bagi pemilih rasional-obyektif, mereka tidak terlalu terpengaruh oleh hiruk pikuk bursa kandidat Bakal Paslon, yang dengan berbagai trik dan taktik masing-masing kubu, rela dan tega untuk saling hujat, saling klaim, dan saling menyudutkan.

Kelompok ini adalah mereka yang cukup teredukasi, sehingga lebih mempertimbangkan rekam jejak dan prestasi serta program yang ditawarkan oleh pasangan calon Kada. Sayangnya jumlah mereka relatif sedikit.

Kemudian kelompok pemilih berbasis pada politik identitas. Sebagai komplementer dari politik primordial yang diikat oleh kedekatan hubungan emosional, kekerabatan, dan kesamaaan identitas lainnya, sehingga cenderung militan.

Dalam menentukan pilihannya, umumnya mereka ini, tidak lagi mempertimbangkan karakter ideal, kapabilitas, kapasitas, dan program yang ditawarkan oleh Cakada.

Diluar kedua kelompok tersebut, ada kelompok pemilih opportunis yang transaksional, dimana segala sesuatunya dinilai dengan pola “take and give”- kami (kostituen) memberi suara (mem-vote) Cakada jika diberi sesuatu, umumnya sejumlah uang atau janji yang akan dipenuhi setelah keterpilihan.

Di negara-negara dengan tingkat pendidikan politik yang relatif masih rendah plus tingkat kemiskinan yang membelenggu, kelompok pemilih seperti ini cukup dominan.

Secara umum sampai saat ini, menghadapi 270 Pilkada seluruh Indonesia, nuansa Politik Transaksional masih akan kental mewarnai kontestasi, apa lacur, Pasangan Kontestan harus “memaksakan diri” dengan berbagai cara untuk “full bucket” menyiapkan kemahalan biaya politik.

Jika secara pribadi tidak tercukupi oleh Pasangan Cakada secara proporsional, tentulah berupaya menemukan “donatur” umumnya para investor sebagai “cukong politik”.

Muhammad Quranul Kariem (Kompasiana, 19 November 2016) mengutarakan bahwa, “Cukong – Cukong’ Politik menjadi fenomena politik yang senantiasa terjadi di saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah digelar.

Realitas politik di Indonesia yang berbiaya tinggi (high cost politic), menjadi latar belakang utama maraknya praktek ‘cukong- cukong’ politik yang dilakukan oleh para investor atau pemodal untuk membiayai pilkada kepada setiap kandidat atau calon kepala daerah.

Setiap kabupaten/kota bahkan provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk ‘di-eksploitasi’ oleh para pemodal menjadi sasaran utama agar melanggengkan kepentingannya”.

Tidak ada makan siang gratis. Begitulah gambaran sebagai syarat kesepakatan dukungan donatur untuk membiyai Cakada pada Kontestasi Pilkada.

Kesepakatan politik akan dilakukan melalui “bargaining” yang harus mengakomodasi kepentingan pemodal pasca kemenangan di Pilkada, begitu juga syarat jaminan/agunan yang harus disiapkan oleh Cakada kepada Pemodal jika bernasib kalah dalam kontestasi.

Proses akan berkorelasi kuat dengan hasil. Proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

Demikian juga dengan Penyelenggaraan Pilkada. Pemimpin daerah yang berkualitas akan lahir dari proses demokrasi yang berkualitas, dimana Kepala daerah yang berkualitas akan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya melalui program-programnya. (*)

Komentar