oleh

Prabowo Sebut Lahan Negara Bisa Habis Dibagikan Jokowi? Nih Faktanya

RADARLUWURAYA.com – Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara kita bisa tidak punya lahan lagi jika terus-terusan dibagikan kepada rakyat setiap tahun. Sementara, luas tanah tidak bertambah.

Itu disampaikan Prabowo dalam Debat Capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Prabowo menanggapi paparan Capres Joko Widodo alias Jokowi yang pamer keberhasilan membagikan 2,6 juta hektare lahan dari target 12,7 juta, melalui Perhutanan Sosial untuk masyarakat adat, tanah ulayat, petani hingga nelayan.

Bagaimana faktanya?

Mengacu pemberitaan JPNN, 8 Februari 2019 lalu, Presiden Jokowi menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), dalam kunjungan kerjanya ke Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

SK yang diibagikan itu diperuntukkan bagi 8.941 kepala keluarga (KK) yang berada di Provinsi Jabar dengan total luas lahan 13.976,28 hektare.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa lahan yang dibagikan lewat Perhutanan Sosial itu tetap milik negara, karena masyarakat hanya diberikan akses untuk mengelolanya selama 35 tahun. Bila areal itu produktif, dapat diperpanjang 35 tahun lagi.

“Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas,” kata Jokowi di Wana Wisata Pokland, Desa Haurwangi, Cianjur.

Penerima SK tersebut diingatkan untuk mengelola lahan tersebut secara produktif. Jokowi pun mempersilakan masyarakat untuk menanam berbagai jenis komoditas pertanian maupun perkebunan mulai dari kopi, padi, pala, hingga durian.

“Tapi saya ingatkan, kalau sudah kita berikan seperti ini, jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun akan saya cek ini. Digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak,” tegasnya

Oleh karena itu, mantan wali kota Solo tersebut berpesan agar masyarakat yang mendapat hak kelola atas lahan negara, bekerja keras dalam memanfaatkannya. Hal serupa menurut Jokowi, tidak hanya diberikan di Jabar, tapi juga provinsi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia.

Khusus di Jabar, hingga 31 Januari 2019 pemerintah telah memberikan akses kelola Hutan Sosial seluas 26.572,87 bagi 15.427 KK. (RadarLuwuRaya/Jpnn)

Komentar