oleh

Rapat Paripurna, Walikota Serahkan LKPJ Akhir Masa Jabatan

RADARLUWURAYA – Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo dalam rangka penyerahan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Walikota Palopo tahun 2013-2018, berlanhsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Senin (12/11/18)

Dalam sambutannya, Walikota Palopo HM. Judas Amir menyampaikan, secara subtansial dokumen LKPJ akhir masa jabatan memuat informasi umum tentang perkembangan kondisi geografis wilayah, ekonomi, sosial dan kependudukan, serta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, selama 5 (lima) tahun anggaran.

Sehingga kata Judas, pada prinsipnya LKPJ ini dapat menjadi progres report atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

“Secara umum, penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang tahun 2013-2018, mengacu pada Perda nomor 13 tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo 2013-2018, yang disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sehingga diharapkan terjadi sinergitas program yang dapat meningkatkan Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Judas.

Dalam LKPJ tersebut Walikota juga menyebutkan, total realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2013-2017 bagi sejumlah komponen pendapatan daerah sebesar Rp4.101.463.998.353, dari target Rp3.389.379.829.000.

Penyerahan LKPJ akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 3, bahwa LKPJ kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian lkpj akhir masa jabatan Melalui rapat paripurna dewan selanjutnya dibahas secara internal oleh DPRD diharapkan menghasilkan rekomendasi lkpj kepala daerah berupa catatan strategis yang bermuatan saran masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 2013-2018,”jelasnya.

Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sepanjang tahun 2013-2018 mengacu pada Perda nomor 13 tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo 2013-2018 yang disinergikan dengan kebijakan- kebijakan pemerintah pusat pemerintah provinsi dan diharapkan terjadi sinergitas program yang dapat meningkatkan Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga disampaikan garis-garis besar substansi laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan secara sistematis. (john)

Komentar