oleh

Rumuskan Perjuangan, AMAN Tana Luwu Dorong Regulasi Perlindungan Hak Masyarakat Adat

RADARLUWURAYA.com – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Sulawesi Selatan dorong komunitas masyarakat adat di beberapa daerah untuk merumuskan langkah strategis perjuangan.

Hal ini dilakukan dalam meningkatan kapasitas pengurus daerah AMAN Tana Rigella khususnya di desa Buntu Matabing, kecamatan Larompong, kabupaten Luwu.

Ketua AMAN Tana Luwu, Bata Manurun, mengatakan bahwa masyarakat adat akan ditingkatkan kapasitasnya sebagai pengurus di tingkat daerah termasuk para pemuda adat, para perempuan adat.

Ini dilakukan, agar lebih memahami dan mengetahui fungsi dan tugas sebagai pengurus AMAN daerah dan juga selaku anak-anak adat yang ada di daerahnya masing-masing.

“Mereka akan mencoba mengidentifikasi diri mereka, benarkah mereka itu adalah masyarakat adat. Setelah mengidentifikasi dirinya selaku masyarakat adat dia akan mengidentifikasi teritorialnya apakah benar teritorialnya ini adalah masyarakat adat.

Setelah itu mereka akan mengidentifikasi apakah wilayah itu ada persoalan ataukah tidak, apakah ada persoalan yang terkait dengan tanah adat, apakah ada hal-hal yang sewaktu-waktu akan menghabisi adat mereka dengan perkembangan zaman dan sebagainya,” kata Bata, Minggu (3/2).

Terkait dengan regulasi, disebutkannya mulai pada tingkat nasional undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dari tahun 2017 hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur.

“AMAN bersama semua pihak sudah merumuskan baik eksekutif maupun legislatif untuk melahirkan sebuah payung hukum untuk masyarakat adat di Indonesia.

Karena kami sadari bahwa belum ada satu regulasi yang berbicara utuh terkait masyarakat adat, semua hanya di cantol di beberapa instansi seperti kementerian kehutanan, kebudayaan dan sebagainya,” bebernya.

Lanjut Bata, sejak tahun 2009 upaya melahirkan payung hukum terkait masyarakat adat, itu semua hanya masuk di prolegnas.

“Tahun 2019 sampai 2012 juga masuk di prolegnas, dan tahun 2012 sampai sekarang statusnya masih di prolegnas menjadi undang-undang prioritas. Tapi itu hanya sampai disitu tidak ada sampai pada tingkat keseriusan pemerintah pusat untuk melahirkan undang-undang tentang masyarakat adat,” ungkapnya.

Sementara ketua AMAN Tanarigella, Hidayat mengatakan bahwa dalam kegiatan ini masyaraka adat masih merumuskan program dan harapan kedepan, namun memprioritaskan untuk pemuda adat agar lebih berdaya kedepan.

“Kami tentu memprioritaskan pemuda adat kedepan untuk lebih berdaya dengan potensi yang ada seperti kearifan masyarakat untuk mengelola wisata daerah berbasis budaya.

Itu salah satunya yang kami dorong, selain itu pengakuan terhadap masyarakat adat dan payung hukumnya juga kami dorong, ”pungkasnya. (*)

Komentar