oleh

Tujuh Koptan Laporkan Oknum Pegawai DPPP Palopo ke Jaksa, Kok Bisa?

RADARLUWURAYA – Sebanyak tujuh perwakilan kelompok tani (Koptan)di Kota Palopo melaporkan salah seorang oknum pegawai Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) Kota Palopo, Kamis (25/10/18) siang tadi.

Pelaporan itu terkait dugaan terjadinya pungutan liar (Pungli) terkait bantuan alat mesin pertanian (Alsintan). Tidak tanggung-tanggung, pungli tersebut diduga sudah berlangsung selama dua tahun anggaran berturut-turut, untuk tiga jenis bantuan kepada petani.

Salah satu perwakilan kelompok tani berinisial RS mengatakan mereka seharusnya menerima bantuan Alsintan berupa traktor dua roda, untuk tahun anggaran 2017 dan 2018, serta bantuan pompa air tahun 2017.

BACA JUGA: Pengumuman CPNS Palopo Direvisi, Jumlah Yang Lulus Berkas Bertambah

Dia menceritakan, pihaknya menerima jatah bantuan pompa air dan traktor dua roda. Namun, oleh oknum pegawai DPPP Palopo, mewajibkan kepada koptan untuk membayar uang senilai Rp2 Juta untuk pompa air dan Rp3 Juta untuk traktor.

“Kami terpaksa ikut dengan anjuran tersebut karena katanya sudah ditetapkan oleh dinas, dan katanya jika tidak membayar maka bantuan akan diserahkan ke kelompok lain, jadi kita tidak punya pilihan lain selain membayar,” ujar RS.

Menurutnya, belakangan baru mereka mengetahui jika bantuan itu sebenarnya diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. “Ada koptan yang sudah diberikan yang tutup mulut sebesar Rp2 juta agar tidak meributkan masalah ini. Jadi kami datang ke Kantor Kejari Palopo ini untuk selain untuk melaporkan dugaan pungli ini, juga sekaligus menitipkan ‘uang tutup mulut’ ini ke pihak jaksa,” ujar RS.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Palopo, Amri Kurniawan yang dikonfirmasi terkait laporan ini mengatakan, pihaknya sementara memproses kasus tersebut. “Kami sedang dalami, biarkan proses tersebut berjalan,” ujar Amri.

Meski begitu, dia tidak merincikan lebih lanjut proses yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. (Jhon)

Komentar