oleh

Tuntut Mekarkan Luwu Tengah, Peringatan HPRL di Lutra Diwarnai Unjuk Rasa

LUTRA, RADARLUWURAYA – Pemekaran Luwu Tengah selalu jadi isu hangat tiap momentum pilkada dan peringatan hari-hari tertentu. Seperti saat puncak peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang digelar di Luwu Utara, Sabtu (23/1/2021).

Berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Wija To Luwu berdemonstrasi di Kota Masamba. Mereka menuntut agar Luwu Tengah segera dimekarkan menjadi Kabupaten.

“Kami menilai peringatan HPRL ini hanya jadi acara seremonial saja yang tiap tahunnya diperingati tanpa jelas apa capaian dari agenda tersebut dengan melihat permasalahan kekinian yang terjadi di tana Luwu harmonisasi pemerintah se-Luwu Raya dan Gubernur Sulsel sudah tidak lagi ketika kita bicara HJL/HPRL terbukti, sudah dua kali peringatan HJL-HRPL di Luwu timur 2020 dan 2021 di Luwu utara tidak hadir,” kata Jenderal Lapangan, Harman Pasande.

Diketahui, Gubernur Sulsel terakhir hadir di HJL/HPRL di Palopo tahun 2019 lalu. Saat itu, ratusan mahasiswa berunjukrasa menyampaikan masalah terbesar masyarakat tana Luwu yakni pemekaraan Luwu Tengah.

“Saat itu di kantor walikota palopo Gubernur Sulsel bersama pemda se-Luwu Raya berdialog dengan kami. Dalam agenda tersebut Gubernur menyampaikan permasalahan Walenrang Lamasi ini sudah lama kami tahu dan memang sudah memenuhi syarat dan sudah sampai di komisi II DPR-RI akan tetapi kita masih terkendala moratorium tetapi kita tidaklanjuti,” katanya.

Kemudian mereka mengawal tuntutan tersebut di makassar. Di depan kantor gubernur mereka kembali menyuarakan aspirasinya. 18 Desember 2019 akhirnya Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan berkas pengajuan Diskresi ke Pemerintah Sulsel dan Gubernur Nurdin Abdullah menerima pengajuan tersebut dengan melahirkan kesepakatan akan membawa jalur pemekaraan COB Luwu tengah lewat jalur diskresi ke presiden.

“Namun sampai hari ini tidak ada kejelasan dari Gubernur. Kemana berkas itu, apa sudah ditindaklanjuti ke stakholder di pusat, atau sekedar diterima secara serimonial saja lalu tak di urus. Inilah yang mendasari kami sehingga kami turun dalam gerakan Alinsi wija to Luwu di kota Masamba, karena kami tahu 23 januari HJL/HRPL 2021 kabupaten Luwu utaralah tuan rumah hadirnya kami untuk ketemu gubernur sulsel tapi lagi lagi gubernur sulsel abstain di hari jadi Luwu ke-753 dan hari perlawanan rakyat Luwu ke 75,” katanya.

Sementara itu, Arivan Kurnia yang juga Wakil jenderal lapangan mengatakan Pemda Luwu tidak boleh tinggal diam dan harus peka melihat aspirasi aliansi wija to Luwu. “Harusnya mampu Proaktif mengkomonikasikan ke Gub bersama Kepala daerah lainnya Se-Tana luwu, apakah kami juga harus dari aliansi wija to luwu mendatangi kantor bupati luwu baru ada trasparansi,” ujarnya. (rls)

Komentar